TVRINews, Jakarta
Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menegaskan bahwa dana hasil rampasan perkara dan denda administratif senilai Rp10,2 triliun yang disetorkan ke kas negara harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Pernyataan tersebut disampaikan Presiden saat menghadiri penyerahan uang rampasan negara oleh Kejaksaan Agung di Kantor Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Rabu, 13 Mei 2026.
Dalam kesempatan itu, Presiden menyampaikan apresiasi kepada Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan serta jajaran aparat penegak hukum yang dinilai berhasil menunjukkan kerja nyata dalam penyelamatan keuangan negara.
“Saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh anggota Satgas Penertiban Kawasan Hutan. Kegiatan seperti ini jangan dianggap sekadar seremoni atau pertunjukan,” ujar Presiden Prabowo dalam sambutannya, Rabu, 13 Mei 2026.
Menurut Presiden, masyarakat kini menuntut hasil konkret dari kinerja pemerintah, bukan hanya pidato dan pernyataan formal semata.
“Rakyat sekarang ingin melihat bukti nyata. Mereka sudah terlalu sering mendengar sambutan dan janji. Yang dibutuhkan adalah hasil yang benar-benar dirasakan,” katanya.
Presiden Prabowo menilai keberhasilan penyetoran dana Rp10,2 triliun tersebut menjadi contoh nyata bahwa penegakan hukum dapat berdampak langsung terhadap pembangunan nasional.
“Ini bukti nyata. Hari ini negara menerima lebih dari Rp10 triliun. Uang ini harus kembali untuk kepentingan rakyat,” tegasnya.
Presiden juga mengungkapkan bahwa dana hasil rampasan perkara tersebut berpotensi digunakan untuk memperkuat sektor pelayanan publik, khususnya kesehatan. Ia menyinggung masih banyak fasilitas kesehatan dasar yang membutuhkan perbaikan di berbagai daerah.
“Saya mendapat laporan masih ada ribuan puskesmas yang kondisinya perlu diperbaiki. Kalau kebutuhan sekitar Rp20 triliun, maka uang Rp10 triliun ini setidaknya bisa membantu memperbaiki sekitar 5.000 puskesmas,” ujar Presiden Prabowo.
Pemerintah berharap pengelolaan dana hasil penegakan hukum dapat semakin transparan dan diarahkan untuk mendukung program-program prioritas yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat.
