TVRINews, Jakarta
Presiden Prabowo Subianto menugaskan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi membentuk satuan tugas khusus untuk memangkas regulasi dan mempercepat proses perizinan nasional. Arahan itu disampaikan dalam acara penyerahan uang hasil rampasan di Gedung Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Rabu, 13 Mei 2026.
Presiden Prabowo menekankan bahwa prosedur izin yang panjang justru memperlambat investasi dan membuka peluang terjadinya penyimpangan.
“Saya minta perizinan dipermudah, bukan dipersulit. Ada pengusaha menunggu izin sampai satu atau dua tahun. Negara lain hanya dua minggu,” ujar Presiden Prabowo, Rabu, 13 Mei 2026.
Ia mengatakan Indonesia tidak bisa bersaing jika birokrasi masih berjalan lamban, sementara negara tetangga memiliki standar pelayanan yang jauh lebih cepat.
“Kalau negara tetangga bisa selesai dua minggu, kita juga harus bisa. Jangan sampai investor lari karena proses kita terlalu lama,” tegasnya.
Presiden Prabowo juga mengkritik banyaknya aturan baru yang tetap muncul meski pemerintah sudah berulang kali menyederhanakan regulasi.
“Setelah kita ringkas, masih ada kementerian yang buat aturan baru lagi. Kadang ada motif mencari peluang, meminta kickback supaya izin lebih cepat keluar,” ungkapnya.
Untuk itu, ia meminta Mensesneg segera mengumpulkan para ahli dan menyiapkan Satgas Deregulasi untuk memastikan penyederhanaan berjalan komprehensif.
“Saya perintahkan bentuk Satgas Deregulasi. Sederhanakan aturan. Jangan tambah rumit,” kata Presiden Prabowo.
Presiden menegaskan bahwa pemerintah harus mempermudah aktivitas dunia usaha, terutama pengusaha yang taat aturan, sekaligus menindak mereka yang melakukan pelanggaran.
“Pengusaha yang benar harus kita bantu. Yang nakal tetap kita tertibkan. Banyak investor asing mengeluh karena perizinan kita terlalu lama,” ujarnya.
Presiden Prabowo juga menyinggung izin impor gas medis untuk rumah sakit yang sempat tersendat akibat proses birokrasi.
“Saya monitor izin impor gas untuk rumah sakit. Dipersoalkan banyak hal, padahal efeknya suplai jadi tipis. Ini hanya soal izin,” tutup Presiden.
