TVRINews, Jakarta
Kementerian Luar Negeri (Kemlu) telah memastikan jika proses aksesi Indonesia ke New Development Bank atau NDB akan terus terus berjalan melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga. Di mana, sampai saat ini pemerintah belum menetapkan secara resmi besaran investasi yang akan disetorkan Indonesia untuk menjadi anggota.
Staf Khusus Menteri Luar Negeri, Tri Tharyat menerangkan, jika NDB merupakan bank pembangunan yang didirikan oleh negara-negara BRICS, namun keanggotaannya bersifat terbuka dan tidak terbatas hanya bagi anggota BRICS.
Saat ini, kata dia terdapat 10 negara anggota NDB, dengan tujuh di antaranya merupakan anggota BRICS, sementara Bangladesh, Aljazair, dan Uzbekistan menjadi anggota dari luar BRICS.
“New Development Bank memang didirikan oleh BRICS, tetapi tidak semua anggota NDB adalah anggota BRICS. Sifatnya terbuka bagi negara-negara yang memiliki kepentingan untuk bergabung dan mengikuti prosedur yang berlaku,” ujar Tri kepada awal media termasuk tvrinews.com pada Kamis, 17 September 2026.
Menurutnya, proses bergabungnya Indonesia bermula dari pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden NDB Dilma Rousseff pada 25 Maret 2025. Sejak saat itu, pemerintah terus melakukan pembahasan teknis mengenai tahapan aksesi.
Tri menegaskan, angka investasi yang sempat beredar sebesar US$1 miliar belum pernah diumumkan secara resmi oleh pemerintah. Saat ini, pembahasan masih difokuskan pada mekanisme dan persyaratan keanggotaan.
“Angka tersebut belum pernah disebut secara presisi. Kementerian dan lembaga terkait masih berkoordinasi untuk menyelesaikan tahapan awal agar proses aksesi Indonesia ke NDB dapat terlaksana dalam waktu yang tidak terlalu lama,” katanya.
Ia menambahkan, NDB memiliki skema pembiayaan yang berbeda dengan lembaga keuangan internasional seperti Bank Dunia maupun Dana Moneter Internasional (IMF). Salah satu keunggulannya adalah pembiayaan dapat disalurkan menggunakan mata uang lokal, sehingga berpotensi menekan biaya transaksi bagi negara penerima.
Selain itu, mekanisme pembiayaan NDB dinilai lebih fleksibel karena disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan masing-masing negara anggota.
Meski demikian, Tri mengakui proses menjadi anggota penuh NDB membutuhkan waktu, sebagaimana dialami sejumlah negara lain. Pemerintah akan menyampaikan perkembangan terbaru mengenai aksesi Indonesia melalui komunikasi resmi setelah seluruh tahapan berjalan lebih lanjut.
