TVRINews, Jakarta
Staf Khusus Menteri Luar Negeri, Tri Tharyat mengatakan, jika pengalaman Indonesia saat memimpin G20 melalui Deklarasi Bali menjadi referensi penting dalam membangun konsensus di BRICS. Hal ini, ia sampaikan dalam konferensi pers di Gedung Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Kamis, 17 September 2026 hari ini.
Dia menilai, jika Indonesia memiliki kemampuan untuk menjembatani perbedaan pandangan antarnegara menjadi modal utama dalam proses perundingan Deklarasi New Delhi.
Lebih lanjut, ia menerangkan jika kehadiran Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS di New Delhi merupakan puncak dari rangkaian hampir 350 kegiatan selama Presidensi India, termasuk 35 pertemuan tingkat tinggi dan 27 pertemuan tingkat menteri yang mencakup tiga pilar kerja sama BRICS, yakni politik dan keamanan, ekonomi dan keuangan, serta sosial budaya dan people-to-people contact.
“Pengalaman Indonesia saat menjadi Ketua G20 kami bagikan kepada negara-negara BRICS. Semangatnya adalah kita harus mampu menjembatani berbagai perbedaan dan menunjukkan bahwa sebagai keluarga besar, perbedaan pandangan tidak boleh menghalangi tercapainya kesepakatan yang lebih luas,” ujar Tri.
Tak hanya itu, ia menuturkan jika penyusunan Deklarasi New Delhi berlangsung sangat alot dengan 10 putaran negosiasi yang bahkan baru mencapai kesepakatan sekitar 30 menit sebelum pembukaan KTT.
Dinamika tersebut dipengaruhi berbagai isu geopolitik, termasuk ketegangan di kawasan Timur Tengah yang turut mewarnai pembahasan antarnegara anggota.
Selain itu, kata dia Presiden Prabowo juga mengangkat sejumlah isu prioritas, antara lain ketahanan pangan dan energi, pendidikan, keamanan kesehatan global, serta transformasi potensi negara kepulauan melalui pemanfaatan mineral kritis, energi terbarukan, dan hutan tropis.
Tri menyebut sejumlah usulan Indonesia berhasil diakomodasi dalam Deklarasi New Delhi yang terdiri atas 140 paragraf. Beberapa di antaranya ialah pengakuan terhadap Konferensi Asia-Afrika dan Bandung Spirit, kerja sama pengelolaan mineral kritis, pengembangan sustainable vegetable oils, serta penegasan keprihatinan terhadap perluasan wilayah Palestina secara ilegal dan dukungan terhadap akses penuh masyarakat Palestina dalam menjalankan kebebasan beragama.
“Beberapa paragraf tersebut tercermin di dalam Deklarasi BRICS yang telah disepakati di New Delhi. Ini menjadi langkah konkret agar kerja sama BRICS semakin memberikan manfaat bagi negara-negara berkembang,” kata Tri.
PascakTT, Kementerian Luar Negeri akan mempercepat implementasi seluruh komitmen melalui mekanisme koordinasi nasional BRICS atau Tim Nasional BRICS, yang melibatkan kementerian, lembaga, dunia usaha, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya.
