TVRINews - Jaipur, India
Di Forum BRICS India, Mendag Budi Santoso tekankan sistem perdagangan adil dan perluasan akses pembiayaan UMKM.
Menteri Perdagangan (Mendag) Republik Indonesia, Budi Santoso, menegaskan urgensi penerapan sistem perdagangan berbasis aturan (rules-based trading system) yang adil, inklusif, dan memberikan kepastian hukum guna memperkuat posisi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Pernyataan tersebut disampaikan Mendag Budi saat memberikan intervensi kunci dalam Pertemuan Para Menteri Perdagangan BRICS (BRICS Trade Ministers' Meeting /TMM) di Jaipur, India. Forum strategis ini mengusung tema utama "Securing the Future: Fostering BRICS Cooperation for A Mutually Beneficial International Trade".
"UMKM merupakan salah satu pilar utama perekonomian negara berkembang, termasuk Indonesia. Namun, UMKM masih menghadapi berbagai hambatan struktural. Keterbatasan akses pembiayaan masih menjadi salah satu tantangan yang paling mendasar," ujar Mendag Budi dalam keterangan resminya, Senin, 10 Agustus 2026.
*Tiga Strategi Utama Pembiayaan UMKM oleh Indonesia*
Guna mengatasi hambatan struktural dan memperluas akses pembiayaan bagi UMKM di negara-negara berkembang, Indonesia mendorong tiga prioritas utama:
* Meningkatkan literasi pembiayaan bagi pelaku UMKM.
* Memperluas inklusi pembiayaan digital.
* Mendiversifikasi program pembiayaan agar lebih adaptif dan fleksibel terhadap kebutuhan pelaku usaha.
*Empat Pilar Penguatan Rantai Nilai Global (Global Value Chains)*
Selain akses pembiayaan, Indonesia menekankan pentingnya membangun ketahanan rantai nilai global melalui penguatan kapasitas domestik yang bertumpu pada empat bidang utama:
* Konektivitas: Membangun infrastruktur transportasi, logistik, dan digital yang efisien.
* Fasilitasi Perdagangan: Menyederhanakan prosedur guna menekan biaya perdagangan, termasuk pengembangan sistem otomatisasi penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) oleh Indonesia.
* Kapasitas Domestik: Berinvestasi pada pengembangan keterampilan dan inovasi produk bernilai tambah tinggi.
* Kebijakan yang Kondusif: Memperluas perjanjian perdagangan untuk mengintegrasikan ekonomi nasional ke dalam jaringan produksi global.
*Sorotan Kritis terhadap Tantangan WTO dan Transformasi Digital*
Mendag Budi turut menyoroti pergeseran lanskap jaringan produksi global, di mana pemanfaatan Kecerdasan Artifisial (Artificial Intelligence/AI) dan komputasi awan (cloud computing) menjadi bagian tak terpisahkan dari inovasi. Indonesia memandang kerja sama konkret dalam mendorong interoperabilitas dan pengaturan saling pengakuan (mutual recognition arrangements) sebagai langkah penting yang selaras dengan hukum nasional.
Di sisi lain, Mendag Budi menyoroti melemahnya kepercayaan publik terhadap Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Untuk memulihkan kredibilitas WTO, Indonesia memandang pembenahan harus difokuskan pada penguatan fungsi perundingan, penegasan kembali agenda pembangunan, serta memastikan penerapan prinsip Special and Differential Treatment (S&DT) yang terarah dan berbasis bukti (evidence-based).
"Sistem perdagangan multilateral yang berbasis aturan tidak hanya mengatur hak dan kewajiban setiap anggota. Sistem ini harus mampu menciptakan peluang, membangun kepercayaan, serta memastikan seluruh pelaku usaha, termasuk UMKM, memiliki kesempatan yang setara untuk berpartisipasi dan memperoleh manfaat dari perdagangan global," pungkas Mendag Budi Santoso.
