TVRINews, Jakarta
Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di sejumlah wilayah. Ia menilai keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas utama, menyusul meluasnya kebakaran di kawasan Gunung Bromo, Jawa Timur, serta Palangka Raya, Kalimantan Tengah.
Puan secara khusus menyoroti kebakaran di kawasan Bromo yang dalam sepekan telah melahap sekitar 520 hektare lahan. Kondisi tersebut mendorong Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) menutup seluruh akses wisata dari wilayah Malang, Lumajang, Pasuruan, dan Probolinggo.
Menurut Puan, keputusan menutup kawasan wisata merupakan langkah tepat selama proses pemadaman masih berlangsung. Penutupan dinilai dapat memberikan ruang bagi petugas untuk bekerja sekaligus mengurangi risiko terhadap wisatawan.
“Penutupan kawasan merupakan langkah yang diperlukan untuk memberikan ruang maksimal bagi proses pemadaman dan mencegah munculnya risiko baru terhadap wisatawan,” kata Puan dalam keterangan persnya, Senin, 10 Agustus 2026.
Puan meminta operasi pemadaman di Bromo dilakukan dengan komando yang jelas serta didukung personel dan peralatan yang memadai. Pengawasan terhadap titik-titik rawan juga harus diperketat agar api yang sudah berhasil dikendalikan tidak kembali menyala.
“Prioritas saat ini harus jelas padamkan api secepat mungkin, cegah perluasan kerusakan, dan lindungi masyarakat sekitar dari dampak turunannya,” tutur Puan.
Ia juga mendorong agar strategi pemadaman darat maupun udara disusun berdasarkan kondisi faktual di lapangan, termasuk arah pergerakan api, kecepatan angin, kondisi vegetasi, hingga wilayah yang memiliki nilai ekologis tinggi.
Selain proses pemadaman, kondisi kualitas udara dan potensi asap menuju kawasan permukiman juga diminta untuk terus dipantau.
“Pada saat yang sama, kualitas udara dan potensi penyebaran asap ke permukiman harus terus dipantau,” ungkap Puan.
Puan menilai pemerintah perlu menyiapkan pemetaan kerusakan kawasan Bromo secara menyeluruh setelah api berhasil dipadamkan. Pemetaan tersebut mencakup kondisi vegetasi, habitat satwa, tanah, daerah tangkapan air, hingga wilayah yang berpotensi mengalami erosi dan degradasi lanjutan.
Ia mengingatkan pemulihan kawasan tidak cukup hanya dengan melakukan penanaman kembali. Setiap wilayah yang terdampak harus mendapatkan penanganan sesuai tingkat kerusakannya dengan mengutamakan pemulihan ekosistem asli.
“Kawasan yang terbakar harus dibagi berdasarkan tingkat kerusakannya dan diberikan intervensi pemulihan yang berbeda dengan mengutamakan regenerasi vegetasi asli dan pemulihan fungsi ekologis kawasan,” ujar Puan.
Di sisi lain, penutupan kawasan Bromo juga dinilai berpotensi memberikan dampak ekonomi kepada masyarakat sekitar. Bromo merupakan salah satu destinasi wisata yang menjadi sumber pendapatan bagi banyak pelaku usaha lokal.
“Bromo merupakan ekosistem ekonomi bagi masyarakat yang menggantungkan penghasilan pada jip wisata, homestay, penginapan, perdagangan, kuliner, pemandu wisata, transportasi, hingga berbagai usaha kecil di desa-desa penyangga,” terang Puan.
Karena itu, Puan meminta pemerintah segera menghitung dampak ekonomi akibat penutupan kawasan. Jika penutupan berlangsung dalam waktu lama, bantuan harus diberikan kepada masyarakat dan pelaku usaha yang kehilangan pendapatan.
“Sehingga apabila penutupan berlangsung panjang, dukungan Pemerintah dapat diarahkan secara presisi kepada kelompok yang benar-benar kehilangan sumber pendapatan,” sebutnya.
“Jangan sampai masyarakat yang selama ini ikut menjaga dan menopang pariwisata Bromo justru menjadi pihak yang menanggung beban ekonomi paling besar dari bencana ini,” imbuh Puan.
Puan juga mendorong agar peristiwa kebakaran Bromo menjadi bahan evaluasi untuk membangun sistem ketahanan kawasan wisata alam strategis nasional. Menurutnya, kawasan taman nasional membutuhkan pemetaan risiko kebakaran yang detail dan sistem pencegahan yang mampu bekerja sebelum api membesar.
“Kawasan Taman Nasional seperti Bromo harus memiliki pemetaan risiko kebakaran dari segala aspek, hingga lini terkecil sekalipun karena menyangkut kelestarian banyaknya vegetasi dan bahkan kehidupan masyarakat,” urainya.
Pemetaan tersebut, lanjut Puan, perlu mencakup ketersediaan sumber air, sistem deteksi dini, kesiapan personel, batas aktivitas berdasarkan tingkat bahaya kebakaran, hingga mekanisme perlindungan ekonomi masyarakat ketika destinasi wisata harus ditutup.
“Dan untuk penanganan kebakaran di kawasan Bromo tidak cukup hanya dengan api dipadamkan lalu destinasi wisata dibuka kembali. Negara harus memastikan tiga pemulihan berjalan bersamaan bahwa api benar-benar terkendali, ekosistem yang rusak dipulihkan, dan penghidupan masyarakat sekitar dilindungi,” tegasnya.
Selain Bromo, Puan turut meminta pemerintah memberikan perhatian serius terhadap karhutla di Palangka Raya, Kalimantan Tengah. Kebakaran di wilayah tersebut dilaporkan semakin meluas dan mulai mendekati permukiman warga.
Hingga Jumat (7/8/2026), luas lahan yang terdampak karhutla di Palangka Raya tercatat mencapai 162,49 hektare. Kondisi kemarau dan potensi El Nino kuat turut meningkatkan risiko kebakaran di wilayah Kalimantan Tengah.
Puan menilai karakteristik lahan gambut membutuhkan penanganan khusus karena api dapat menjalar di bawah permukaan tanah dan kembali muncul di lokasi lain.
“Ini bukan lagi persoalan lingkungan, tapi sudah menjadi ancaman terhadap keselamatan warga, aset, kesehatan, dan keberlangsungan aktivitas ekonomi setempat,” jelas Puan.
Ia juga menyoroti dugaan adanya unsur kesengajaan dalam sejumlah kasus karhutla di Kalimantan Tengah. Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan perlunya strategi penanganan yang tidak hanya mengandalkan pemadaman ketika kebakaran telah membesar.
“Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa persoalan karhutla membutuhkan pendekatan sistematis dan berkelanjutan, bukan sekadar operasi pemadaman ketika api sudah membesar,” tutur Puan.
Pemerintah didorong memperkuat langkah pencegahan, terutama di kawasan yang memiliki tingkat kerawanan tinggi. Pemetaan potensi penjalaran api juga harus diterjemahkan menjadi langkah konkret sehingga personel dan peralatan dapat dikerahkan sebelum kebakaran berkembang luas.
“Termasuk pemetaan potensi penjalaran api yang harus diterjemahkan menjadi tindakan konkret di lapangan. Dengan sistem seperti itu, sumber daya dapat dikerahkan lebih awal sehingga api dapat ditangani sebelum berkembang menjadi kebakaran besar,” paparnya.
Puan turut meminta pemerintah daerah menyiapkan langkah perlindungan bagi masyarakat yang terdampak asap. Layanan kesehatan dan perlindungan khusus harus diberikan kepada kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, ibu hamil, serta warga yang memiliki gangguan pernapasan.
“Keselamatan warga tidak boleh baru menjadi perhatian ketika dampak kebakaran telah masuk ke permukiman. Karhutla dapat mengganggu aktivitas masyarakat, dan hal ini harus turut menjadi aspek yang diperhatikan dalam penanganan karhutla,” tutupnya.
