TVRINews, Jakarta
Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) Moh Jumhur Hidayat menegaskan bahwa upaya pengendalian perubahan iklim harus berjalan beriringan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, kebijakan transisi energi dan pembangunan rendah karbon tidak boleh mengorbankan kondisi ekonomi masyarakat, terutama kelompok rentan yang terdampak langsung oleh perubahan tersebut.
Pernyataan itu disampaikan Jumhur saat melantik jajaran Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pejabat Fungsional di lingkungan KLH/BPLH di Jakarta, Senin, 29 Juni 2026.
Dalam arahannya, Jumhur mengatakan KLH/BPLH memiliki peran strategis untuk memastikan pembangunan di berbagai sektor, mulai dari energi hingga industri, tetap memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan tanpa menghambat pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Ia juga menekankan bahwa isu lingkungan hidup kini telah menjadi perhatian dunia dan tidak lagi dipandang sebagai persoalan lokal. Karena itu, aparatur KLH/BPLH dituntut memiliki kapasitas yang semakin baik, termasuk kemampuan bernegosiasi dan penguasaan bahasa asing untuk menghadapi berbagai forum internasional.
Pengalaman tersebut, kata Jumhur, ia rasakan saat menghadiri London Climate Action Week (LCAW) 2026 di Inggris.
"Saya baru saja dari London. Mereka mengatakan bahwa di dunia saat ini hanya ada dua kementerian yang benar-benar menjadi perhatian, yaitu kementerian energi dan kementerian lingkungan hidup. Kementerian energi penting karena kehidupan bergantung pada energi, sedangkan kementerian lingkungan hidup bertugas menyelamatkan bumi. Karena itu, peran KLH menjadi sangat penting," ujar Menteri Jumhur dalam keterangan tertulis, Selasa, 30 Juni 2026.
Menurut Jumhur, tantangan terbesar dalam menghadapi perubahan iklim adalah memastikan proses transisi dari energi fosil menuju energi bersih tidak menimbulkan persoalan sosial maupun ekonomi. Pergeseran tersebut akan memengaruhi berbagai sektor, mulai dari ketenagakerjaan hingga aktivitas masyarakat yang bergantung pada sumber daya alam.
Karena itu, selain menjalankan langkah mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pemerintah juga harus memastikan kebijakan yang diterapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
"Mitigasi dan adaptasi sangat penting. Namun, kita juga harus memastikan adanya prosperity atau kesejahteraan. Jangan sampai kebijakan perubahan iklim hanya berbicara tentang mitigasi dan adaptasi, tetapi tidak menghadirkan peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat," tegasnya.
Lebih lanjut, Jumhur menilai penguasaan teknologi menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan transisi energi. Menurutnya, inovasi teknologi dapat membantu mengurangi dampak lingkungan sekaligus menjaga aktivitas ekonomi masyarakat tetap berjalan.
Ia mencontohkan penerapan teknologi insinerator modern dalam pengelolaan sampah yang mampu menekan emisi sehingga persoalan lingkungan dapat diatasi tanpa menimbulkan dampak baru.
"Upaya transisi dari energi fosil ke energi nonfosil memang harus dilakukan. Namun, jangan lupakan teknologi. Dengan teknologi, berbagai kekhawatiran terhadap dampak perubahan dapat ditekan semaksimal mungkin, bahkan hingga mendekati nol," tambahnya.
Untuk itu, KLH/BPLH akan terus memperkuat pengawasan terhadap penerapan teknologi ramah lingkungan dan mendorong kolaborasi antara pemerintah, lembaga penelitian, serta sektor swasta agar setiap inovasi yang dikembangkan tidak hanya mendukung perlindungan lingkungan, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
"Kemajuan teknologi harus menjadi bagian dari pekerjaan lingkungan hidup. Tugas kita adalah memastikan setiap inovasi yang dikembangkan benar-benar dapat mendukung perlindungan lingkungan dan memberikan manfaat bagi masyarakat," pungkas Menteri Jumhur.
