TVRINews, Jakarta
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) menyatakan komitmennya untuk mendukung penuh pelaksanaan skrining tuberkulosis (TBC) dan Cek Kesehatan Gratis (CKG) bagi warga binaan dan petugas pemasyarakatan yang digelar Kementerian Kesehatan (Kemenkes) di seluruh Indonesia.
Komitmen tersebut disampaikan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto saat menghadiri Kick Off Skrining TBC dengan Rontgen Dada dan Cek Kesehatan Gratis Tahun 2026 bagi petugas pemasyarakatan, tahanan, narapidana, dan anak binaan yang dipusatkan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Ngaseman, Nusakambangan, Senin, 29 Juni 2026.
Program tersebut menjadi bagian dari upaya menekan prevalensi TBC di lingkungan lembaga pemasyarakatan (lapas) dan rumah tahanan negara (rutan), sekaligus mendukung Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) di bidang kesehatan.
Agus mengatakan, berdasarkan data hingga Maret 2026, angka prevalensi TBC di lingkungan pemasyarakatan menunjukkan tren penurunan. Namun, upaya pencegahan dan penanganan tetap harus dilakukan secara konsisten agar hak kesehatan warga binaan dapat terpenuhi.
(Foto: Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan RI, Agus Andrianto )
"Data terbaru per Maret 2026 mencatat prevalensi TBC 0,54% dengan temuan 1.464 kasus dari total 271.994 warga binaan. Tren ini memang menurun, tapi ini masih data triwulan satu 2026. Mudah-mudahan (angka prevalensi TBC Warga Binaan) terus menurun, apalagi dengan penanganan yang kita lakukan sekarang ini,"kata Menteri Agus dalam keterangan tertulis, Selasa, 30 Juni 2026.
Menurut Agus, kondisi kelebihan kapasitas (overcrowded) di sejumlah lapas dan rutan menjadi salah satu faktor yang meningkatkan risiko penyebaran TBC. Kepadatan hunian memudahkan penularan penyakit melalui udara sehingga diperlukan langkah pencegahan yang lebih terintegrasi.
Ia menegaskan bahwa lingkungan pemasyarakatan memiliki karakteristik khusus yang membutuhkan perhatian terhadap sanitasi dan pengendalian penyakit menular. Karena itu, pelaksanaan skrining secara nasional di seluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan sepanjang 2026 menjadi langkah penting dalam memutus rantai penularan.
"Lingkungan lapas dan rutan memiliki karakteristik tersendiri yang membutuhkan perhatian khusus dalam aspek sanitasi dan pencegahan penyakit menular seperti tuberkulosis. Oleh karena itu, pelaksanaan kick-off di Pulau Nusakambangan hari ini adalah langkah awal dari target besar untuk menjangkau seluruh UPT Pemasyarakatan di Indonesia sepanjang tahun 2026,"lanjutnya.
Pada kesempatan yang sama, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan bahwa warga binaan memiliki hak yang sama dengan masyarakat lainnya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang layak.
"Kita di Kementerian Kesehatan tugasnya adalah menjaga seluruh masyarakat Indonesia itu hidupnya sehat. Siapapun dia, termasuk juga warga binaan,"ungkap Budi.
Budi menjelaskan, deteksi dini menjadi strategi paling efektif untuk mencegah penyebaran TBC, terutama di lingkungan yang memiliki risiko penularan tinggi seperti lapas dan rutan. Oleh sebab itu, skrining rutin diharapkan dapat dilakukan secara berkelanjutan di seluruh fasilitas pemasyarakatan.
"Saya mohon dukungannya agar skrining TBC bisa dilakukan setiap tahun di 532 lapas dan rutan, dan ke 274 ribu warga binaan. Agar ketika terdeteksi segera diobati, karena harusnya mereka sembuh dan tidak menularkan ke yang lain, sehingga kematian karena TBC bisa menurun jauh dan ini yg diinginkan bapak presiden," ucapnya.
Melalui kolaborasi tersebut, Kemenimipas menegaskan komitmennya dalam memenuhi hak layanan kesehatan bagi warga binaan sekaligus mendukung target nasional eliminasi TBC. Program skrining TBC dan Cek Kesehatan Gratis diharapkan mampu menciptakan lingkungan pemasyarakatan yang lebih sehat, humanis, serta mencegah penularan penyakit ketika warga binaan kembali ke tengah masyarakat.
