TVRINews, Jakarta
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian selaku Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) mengapresiasi dukungan Komisi II DPR RI dalam memperkuat pengelolaan wilayah perbatasan.
Menurutnya, dukungan tersebut sangat penting mengingat kompleksitas persoalan yang dihadapi di kawasan perbatasan Indonesia.
Hal itu disampaikan Mendagri usai menghadiri Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI dengan agenda pembahasan hasil kunjungan Panitia Kerja (Panja) Pengelolaan Perbatasan Wilayah Negara di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
"Nah dari Komisi II saya menyampaikan apresiasi yang tinggi. Kenapa? Karena mereka membentuk tim, tim khusus namanya Panja, Panitia Kerja," ujar Tito dalam keterangan tertulis yang dikutip oleh tvrinews.com, Selasa, 30 Juni 2026.
Ia menjelaskan Tim Panja Komisi II DPR RI telah melakukan peninjauan ke sejumlah wilayah perbatasan dan menemukan berbagai tantangan yang masih memerlukan perhatian bersama dari seluruh pemangku kepentingan.
Mendagri menegaskan, BNPP memiliki peran strategis sebagai koordinator penyelesaian berbagai persoalan di kawasan perbatasan, mulai dari penyelesaian sengketa batas negara hingga percepatan pembangunan wilayah perbatasan.
Menurutnya, pembangunan yang merata akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat rasa nasionalisme warga yang tinggal di wilayah terdepan Indonesia.
"Kalau negara di perbatasan makmur, masyarakatnya sejahtera, nasionalisme tinggi, ya kan susah diinfiltrasi oleh negara lain," kata Tito.
Tito menjelaskan Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia memiliki wilayah perbatasan yang sangat kompleks. Di darat, Indonesia berbatasan langsung dengan Malaysia, Timor Leste, dan Papua Nugini, sedangkan di laut berbatasan dengan 10 negara.
Sehingga, Komisi II DPR RI mengusulkan agar BNPP memiliki kewenangan yang lebih imperatif. Menurut Tito, fungsi koordinasi yang selama ini dijalankan BNPP tidak mudah karena harus menyinergikan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah yang memiliki kewenangan masing-masing.
"Karena lembaga koordinatif itu enggak gampang, kita harus mengkoordinasikan yang setara kementerian/lembaga yang setara, juga pemerintah daerah," ucap Tito.
Sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, Mendagri menekankan pentingnya kolaborasi antarkementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk mempercepat pembangunan kawasan perbatasan.
Ia juga menyambut baik rencana Komisi II DPR RI membentuk Panitia Khusus (Pansus) yang akan melibatkan berbagai komisi di DPR guna mengoptimalkan peran seluruh kementerian dan lembaga dalam pembangunan wilayah perbatasan.
"Pansus khusus daerah perbatasan karena melibatkan kementerian/lembaga yang ada di komisi-komisi lain. Sehingga otomatis menyelesaikan masalah-masalah jalan, logistik, perbatasan, sengketa antardaerah, pembangunan pasar, sekolah, pendidikan, dan berbagai persoalan lain di daerah perbatasan bisa dikeroyok bersama oleh semua kementerian/lembaga ketika pansus yang mengumpulkan," tutur Tito.
