TVRINews, Jakarta
Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) terus mendorong percepatan program perumahan di Kota Surakarta dan Padang guna menyukseskan Program 3 Juta Rumah. Upaya tersebut dilakukan melalui peningkatan kualitas hunian, penataan kawasan kumuh, pembangunan hunian vertikal, hingga penguatan pembiayaan perumahan bagi masyarakat.
Hal tersebut mengemuka dalam pertemuan Menteri PKP Maruarar Sirait dengan Wali Kota Surakarta Respati Achmad Ardianto dan Wali Kota Padang Fadly Amran. Pertemuan tersebut membahas sinergi program perumahan untuk memastikan masyarakat memperoleh akses terhadap hunian yang layak.
Menteri PKP, Maruarar Sirait mengatakan, penanganan kawasan kumuh perlu dilakukan secara menyeluruh dengan memperhatikan aspek fisik bangunan, infrastruktur, serta kondisi ekonomi masyarakat yang tinggal di kawasan tersebut.
"Penataan kawasan kumuh harus dilakukan secara utuh dan komprehensif. Jangan hanya memperbaiki fisiknya, tetapi setelah itu kawasan kembali kumuh. Kita juga harus memikirkan bagaimana ekonomi masyarakatnya, bagaimana mereka bisa berkembang, sehingga penataan yang dilakukan benar-benar memberikan perubahan bagi kehidupan masyarakat," ujar Maruarar dalam keterangan tertulis yang diterima tvrinews.com, dikutip dari siaran pers, Kamis, 5 November 2026.
Selain peningkatan kualitas hunian, Kementerian PKP juga mendorong pemerintah daerah memanfaatkan skema pembiayaan kreatif atau creative financing, salah satunya melalui Kredit Program Perumahan (KPP).
Skema KPP dapat dimanfaatkan untuk mendukung pelaku usaha sektor perumahan dari sisi suplai maupun masyarakat dari sisi permintaan. Pembiayaan tersebut mencakup kegiatan penyediaan bahan bangunan, pembangunan dan renovasi rumah, serta kebutuhan terkait perumahan lainnya sesuai ketentuan program.
Kementerian PKP juga mendorong program sertipikasi tanah gratis melalui kerja sama dengan Kementerian ATR/BPN, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) penerima Program Bedah Rumah yang belum memiliki sertipikat tanah.
Di Kota Surakarta, dukungan Program Bedah Rumah mengalami peningkatan signifikan. Wali Kota Surakarta, Respati Achmad Ardianto menyampaikan, alokasi program tersebut meningkat dari 91 unit pada 2025 menjadi 691 unit pada 2026.
Pemerintah Kota Surakarta juga terus melakukan peningkatan kualitas hunian di kawasan kumuh melalui dukungan APBD dan CSR. Selain itu, Pemkot Surakarta mengusulkan pembangunan tahap kedua Rumah Susun Mojo, setelah tahap pertama dibangun pada 2024 dengan kapasitas 108 unit.
Untuk penyaluran rumah subsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), realisasi di kawasan Solo Raya tercatat sebanyak 2.667 unit dari target sekitar 5.000 unit.
Sementara itu, Pemerintah Kota Padang turut memperkuat penyediaan hunian bagi masyarakat, termasuk warga terdampak bencana banjir Sumatera.
Wali Kota Padang, Fadly Amran menyampaikan, pemerintah daerah telah menyiapkan lahan seluas 12 hektare untuk pembangunan 533 unit hunian tetap (Huntap). Pembangunan tersebut direncanakan melalui dukungan APBN dan CSR.
Selain itu, alokasi Program Bedah Rumah di Kota Padang meningkat dari 166 unit pada 2025 menjadi 1.600 unit pada 2026. Penyaluran rumah subsidi melalui skema FLPP juga telah mencapai 579 unit dari target 714 unit.
Adapun realisasi Kredit Program Perumahan di Kota Padang tercatat sekitar Rp140 miliar dan akan terus didorong agar dapat dimanfaatkan lebih luas oleh masyarakat serta pelaku usaha sektor perumahan.
Melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah, Kementerian PKP terus mendorong percepatan penyediaan hunian layak, peningkatan kualitas kawasan permukiman, serta penguatan akses pembiayaan perumahan bagi masyarakat guna mendukung keberhasilan Program 3 Juta Rumah.
