TVRINews – Jakarta
Tingkat Kepercayaan TNI Tembus 81 Persen, Melampaui Lembaga Kepresidenan menjelang Dua Tahun Pemerintahan Presiden Prabowo-Wapres Gibran.
Tentara Nasional Indonesia (TNI) menempati urutan tertinggi sebagai institusi negara yang paling mendapat kepercayaan publik dalam laporan evaluasi kinerja menjelang dua tahun masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Berdasarkan hasil riset Adidaya Institute sejak Minggu, 18 Oktober hingga Senin, 19 Oktober 2026, tingkat kepercayaan publik terhadap institusi militer tersebut menyentuh angka 81 persen. Capaian ini melampaui lembaga kepresidenan yang berada di posisi kedua dengan raihan 76 persen.
Peneliti Adidaya Institute memaparkan bahwa dari total responden, persentase masyarakat yang menyatakan tidak percaya terhadap TNI hanya sebesar 14 persen. Sementara itu, tingkat ketidakpercayaan terhadap lembaga kepresidenan berada di angka 20 persen. Adapun Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengamankan posisi ketiga dalam jajaran lembaga negara paling dipercaya dengan raihan 74 persen.
Divergensi Kinerja Pemimpin Eksekutif
Selain mengukur kredibilitas lembaga, riset ini memotret dinamika kepuasan publik terhadap jajaran pimpinan nasional. Hasil survei mengindikasikan adanya selisih persepsi yang cukup signifikan antara kinerja Presiden dan Wakil Presiden.
Tingkat kepuasan masyarakat terhadap Presiden Prabowo Subianto tercatat mencapai 60,3 persen, dengan tingkat ketidakpuasan sebesar 36,2 persen dan 3,5 persen responden memilih tidak memberikan jawaban.
Sebaliknya, penilaian terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menunjukkan angka kepuasan, yakni 51,4 persen. Tingkat ketidakpuasan terhadap Wakil Presiden relatif tinggi di angka 44,8 persen, sedangkan 3,8 persen sisanya abstain.
Secara kumulatif, kepuasan publik terhadap akumulasi kinerja kabinet Prabowo-Gibran berada pada level 52,8 persen. Sebanyak 30,4 persen responden mengaku tidak puas dengan jalannya pemerintahan, dan 4 persen lainnya tidak memberikan penilaian.
Stabilitas Sektor Keamanan dan Hukum
Pada pemetaan sektor spesifik, bidang pertahanan nasional yang digawangi TNI memperoleh penilaian positif tertinggi dari publik, di mana 61,3 persen responden menilai ketahanan negara berada pada kondisi yang solid.
Sektor keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) menyusul dengan tingkat apresiasi 54,8 persen. Pada aspek pemenuhan hak sipil dan tata kelola pemerintahan, publik memberikan respons positif terhadap stabilitas politik (53,5 persen), jaminan kebebasan berpendapat (54,1 persen), serta efektivitas agenda pemberantasan korupsi (54 persen).
Di ranah penegakan hukum, publikasi Adidaya Institute menempatkan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto di posisi teratas sebagai figur penegak hukum dengan kinerja terbaik versi publik, yakni sebesar 32,8 persen.
Posisi berikutnya ditempati Jaksa Agung ST Burhanuddin dengan angka 28,5 persen, disusul Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo sebesar 23,3 persen, serta Ketua Mahkamah Agung Sunarto sebesar 15,3 persen.
Metodologi Penarikan Sampel
Pengumpulan data survei Adidaya Institute dilakukan dalam rentang waktu 15 hingga 21 September 2026 melalui metode wawancara tatap muka secara langsung.
Penelitian ini melibatkan 1.240 responden yang tersebar secara proporsional di 38 provinsi dan mencakup 122 kabupaten/kota di Indonesia. Populasi sampel ditarik dari warga negara yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2024.
Penarikan sampel mengaplikasikan metode probability sampling dengan pendekatan sistematis berbasis Tempat Pemungutan Suara (TPS). Penelitian ini dirancang menggunakan kriteria margin of error sebesar 2,78 persen pada tingkat kepercayaan (level of confidence) 95 persen.
