TVRINews, Jakarta
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menyerahkan tugas dan tanggung jawab Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Daerah Terpencil (BNPPDT) kepada Jenderal TNI Maruli Simanjuntak di Kantor Sekretariat Tetap BNPPDT, Jakarta, Senin, 19 Oktober 2026.
Penyerahan tugas tersebut menyusul pelantikan Maruli oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai Wakil Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) sekaligus Kepala BNPPDT. Pelantikan itu berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 105/TNI Tahun 2026 yang berlangsung di Istana Negara pada Kamis, 15 Oktober 2026.
Sebelumnya, Tito menjalankan tugas sebagai Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) secara ex officiodalam kapasitasnya sebagai Mendagri.
Dalam penyerahan tanggung jawab tersebut, Tito menyampaikan sejumlah agenda strategis yang perlu dilanjutkan, terutama pembangunan kawasan perbatasan, penyelesaian persoalan batas negara, serta pengembangan daerah terpencil.
Tito menjelaskan, BNPP dibentuk sebagai lembaga tersendiri pada 2010 untuk mengoordinasikan kementerian dan lembaga dalam pengelolaan serta pembangunan kawasan perbatasan. Koordinasi tersebut diperlukan agar pembangunan dapat berjalan terpadu dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di wilayah perbatasan.
“Dari perjalanannya, tugas utamanya adalah mengembangkan daerah perbatasan. Harapan kita kalau daerah perbatasan ini dibangun, satu untuk masalah kesejahteraan dan keadilan. Yang kedua menjadi sentra ekonomi baru,” ujar Mendagri Tito dalam keterangannya melalui rilis BNPP, Senin, 19 Oktober 2026.
Selain pembangunan wilayah, BNPP juga bertanggung jawab dalam pengelolaan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) dan penanganan persoalan perbatasan antarnegara. Pengelolaan PLBN menjadi bagian dari upaya meningkatkan pelayanan lintas batas, sedangkan pembangunan kawasan perbatasan diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Tito turut menyoroti sejumlah segmen perbatasan Indonesia–Malaysia dan Indonesia–Timor-Leste yang masih membutuhkan penanganan. Penyelesaian persoalan tersebut dinilai penting untuk memberikan kepastian batas wilayah negara sekaligus mendukung pengelolaan kawasan perbatasan secara berkelanjutan.
Perhatian BNPPDT juga mencakup pengembangan wilayah terpencil yang membutuhkan pemerataan pembangunan dan peningkatan akses pelayanan. Tito menyebut Pulau Enggano, Pulau Nias, dan Pulau Rondo sebagai beberapa wilayah yang memerlukan perhatian agar masyarakatnya dapat memperoleh akses pembangunan yang lebih baik.
Menurut Tito, pembangunan kawasan perbatasan dan daerah terpencil membutuhkan koordinasi lintas kementerian dan lembaga. Selain meningkatkan kesejahteraan dan keadilan bagi masyarakat, pembangunan tersebut juga dinilai penting untuk memperkuat nasionalisme serta ketahanan wilayah dari potensi infiltrasi pihak luar.
Tito berharap pengalaman Maruli selama bertugas di lingkungan TNI dapat mendukung pelaksanaan tanggung jawab barunya. Ia juga menekankan pentingnya melanjutkan program yang telah berjalan serta menjaga koordinasi antarlembaga agar pembangunan kawasan perbatasan dan daerah terpencil dapat dilaksanakan secara terarah.
“Jadi, ada banyak kegiatan yang perlu dilanjutkan. Kami serahkan sepenuhnya seluruh tugas dan tanggung jawab BNPP kepada Bapak Jenderal Maruli. Saya ucapkan selamat datang dan selamat bertugas,” ucapnya.
Sementara itu, Maruli menyatakan kesiapannya melanjutkan program yang telah berjalan sekaligus mengembangkan pelaksanaan tugas BNPPDT sesuai dengan mandat yang diberikan Presiden. Peningkatan kesejahteraan masyarakat menjadi salah satu perhatian dalam menjalankan tugas lembaga tersebut.
“Mudah-mudahan dengan arahan Pak Mendagri, kami bisa berbuat sesuatu, khususnya dalam menjalankan tugas BNPP yang dikembangkan menjadi BNPPDT, termasuk untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ungkap Maruli.
Maruli menambahkan, sejumlah program yang telah direncanakan pada tahun ini akan dilanjutkan melalui pelaksanaan pada tahun berikutnya. Pengembangan BNPP menjadi BNPPDT juga membuka ruang bagi perluasan cakupan tugas dan program lembaga tersebut.
"Banyak hal yang sudah direncanakan tahun ini yang akan diimplementasikan tahun depan untuk peningkatan BNPP. Ditambah lagi nanti dengan BNPPDT, mudah-mudahan kita akan lebih expand lagi nanti ke depannya," tegasnya.
Peralihan tanggung jawab kepemimpinan tersebut menjadi bagian dari kesinambungan pelaksanaan program pembangunan kawasan perbatasan dan daerah terpencil.
Melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga serta pengembangan program yang sesuai dengan kebutuhan wilayah, BNPPDT diharapkan dapat memperluas jangkauan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah terdepan Indonesia.
