TVRINews – Jakarta
Presiden memanggil jajaran menteri dan pimpinan lembaga ke Istana Kepresidenan guna memperkuat penanganan kebakaran hutan yang dampaknya mulai melintasi batas negara.
Presiden Prabowo Subianto memanggil jajaran menteri dan pimpinan lembaga Kabinet Merah Putih ke Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Senin, 19 Oktober 2026, guna menggelar pembahasan mendalam mengenai percepatan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Langkah strategis ini diambil pemerintah menyusul eskalasi sebaran asap yang dilaporkan mulai meluas hingga ke wilayah negara tetangga.
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Dudung Abdurachman, mengonfirmasi bahwa pertemuan tingkat tinggi bersama Kepala Negara tersebut dijadwalkan berlangsung pada pukul 14.30 WIB.
Fokus utama rapat adalah memperkuat keterpaduan langkah dan sinergi antarkementerian serta lembaga teknis dalam mengendalikan krisis lingkungan hidup tersebut.
"Bapak Presiden mengundang kami untuk membahas kembali evaluasi dan penanganan karhutla secara komprehensif," ujar Dudung kepada awak media di Jakarta, Senin siang.
Pernyataan tersebut disampaikan Dudung usai memimpin konsolidasi tingkat menteri yang dihadiri oleh pimpinan TNI, Polri, Badan Intelijen Negara (BIN), serta sejumlah kepala lembaga di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan. Pertemuan internal itu membahas peta kerawanan keamanan nasional terkini, dengan sorotan utama pada penanganan karhutla.
Menurut Dudung, fenomena sebaran kabut asap yang mulai menyeberangi batas wilayah kedaulatan negara menjadi perhatian serius pemerintah pusat. Oleh karena itu, pengawasan ketat dan mitigasi terukur terus dipantau secara berkala oleh Presiden Prabowo, baik melalui komunikasi daring maupun koordinasi tatap muka secara langsung.
Dudung menekankan bahwa pendekatan lintas sektor tidak hanya berfokus pada teknik pemadaman titik api di lapangan, tetapi juga mencakup perlindungan keselamatan, ketenteraman, serta pemulihan kesejahteraan masyarakat di wilayah terdampak. Stabilitas keamanan dan kepastian hukum di area rawan kebakaran dinilai menjadi pilar krusial untuk menjaga keberlanjutan pembangunan nasional.
Pertemuan di Istana Kepresidenan sore ini diharapkan dapat menghasilkan keputusan strategis dan pengerahan sumber daya yang lebih masif, khususnya pada wilayah-wilayah yang masih menunjukkan intensitas titik panas tinggi.
