TVRINews, Nusa Tenggara Timur
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto menetapkan delapan fokus utama dalam penanganan darurat pascagempa bumi magnitudo 7,7 yang melanda Nusa Tenggara Timur (NTT).
Delapan langkah tersebut disampaikan Suharyanto dalam rapat koordinasi bersama kementerian/lembaga dan pemerintah daerah di Kantor Bupati Manggarai Barat, NTT, Minggu, 16 Agustus 2026.
Fokus pertama adalah mempercepat penetapan status darurat oleh Pemerintah Provinsi NTT dan enam kabupaten yang terdampak parah, yakni Manggarai, Manggarai Timur, Ngada, Ende, Nagekeo, dan Sikka.
Penetapan status tersebut dinilai penting sebagai dasar hukum bagi pemerintah pusat untuk menyalurkan dukungan anggaran dan bantuan teknis.
“Mohon hari ini segera dikeluarkan status daruratnya. Status kedaruratan ini perlu agar BNPB, kementerian/lembaga terkait dari PU dan lain sebagainya bisa membantu secara maksimal," ujar Suharyanto dalam keterangan tertulis yang diterima oleh tvrinews.com, Minggu, 16 Agustus 2026.
Kedua, BNPB meminta pemerintah daerah segera membentuk pos satuan tugas di tingkat kabupaten/kota hingga provinsi. Unsur TNI dan Polri dapat ditunjuk sebagai komandan lapangan untuk mengintegrasikan penanganan di masing-masing wilayah.
“Pak Bupati boleh menunjuk Komandan Satuan TNI dan Polri sebagai komandan lapangan. Termasuk Pak Gubernur, untuk mengendalikan kabupaten yang terdampak, mohon juga segera dibentuk Posko provinsi," ucap Suharyanto.
Ketiga, BNPB membentuk Posko Utama Pendampingan Nasional di Labuan Bajo dan Posko Taktis di Maumere. Posko di Maumere akan menangani kebutuhan di wilayah Sikka, Nagekeo, dan Ngada.
“Kami membentuk Posko Nasional Pendampingan Provinsi yang pertama pusatnya di sini, di Labuan Bajo. Kemudian karena luas wilayah, kami juga membuka Posko di Maumere untuk melayani Sikka, Nagekeo, dan Ngada. Dua titik ini harapannya bisa mengular semua langkah penanganan bencana," kata Suharyanto.
Keempat, pemerintah membuka Posko Logistik Nasional di Halim Perdanakusuma, Jakarta. Posko tersebut menjadi pusat penerimaan bantuan dari kementerian/lembaga, BUMN, swasta, maupun masyarakat sebelum dikirim ke Flores melalui Labuan Bajo atau Maumere.
“Masyarakat atau pihak yang ingin membantu, semuanya bisa melalui Posko Nasional yang sekarang sudah berdiri di Halim Perdanakusuma. Nanti dari Halim masuk ke Labuan Bajo, bisa juga masuk ke Maumere," tutur Suharyanto.
Kelima, operasi pencarian dan pertolongan akan dipimpin langsung oleh Basarnas dengan melibatkan TNI, Polri, dan relawan. Tim SAR diminta terus menyisir wilayah terdampak untuk memastikan tidak ada lagi warga yang terjebak maupun hilang.
“Kami mohon Kepala Basarnas sesuai undang-undang memimpin langsung proses pencarian pertolongan. Mohon unsur TNI-Polri dan relawan bergabung di bawah kepemimpinan Kabasarnas," kata Suharyanto.
Keenam, BNPB menargetkan pemulihan terbatas sejumlah layanan dasar, seperti listrik, air bersih, BBM, dan komunikasi, dapat dilakukan dalam waktu tujuh hari.
Pendataan kerusakan rumah juga diminta dilakukan secara paralel tanpa menunggu masa tanggap darurat berakhir. Data tersebut akan menjadi dasar untuk menentukan pembangunan hunian sementara maupun perbaikan rumah warga.
“Saya mohon tidak usah menunggu sampai tanggap darurat selesai. Silakan mulai didata secara paralel. Begitu sudah jelas, segera kita tetapkan pembangunan, jangan sampai pendataan sekali lagi berlarut-larut," ujar Suharyanto.
Ketujuh, BNPB mengerahkan alutsista lintas lembaga untuk mempercepat distribusi bantuan ke wilayah yang sulit dijangkau melalui jalur darat. Armada udara dan laut TNI, Basarnas, dan BNPB akan digunakan untuk mengangkut kebutuhan pengungsi.
“Dari TNI ada 4 helikopter dan kapal laut, Basarnas mengerahkan kapal dan pesawat, serta BNPB 2 pesawat sayap lebar dan 1 helikopter. Alutsista ini kita fokuskan untuk pendistribusian logistik," ucap Suharyanto.
Kedelapan, BNPB mengoperasikan Media Center sebagai pusat informasi resmi penanganan bencana. Media Center akan menggelar konferensi pers setiap hari pukul 17.00 WITA untuk menyampaikan perkembangan terbaru dan mengurangi simpang siur informasi.
“Mulai hari ini setiap sore jam 17.00 WITA, Media Center mulai beroperasi memberikan informasi day-to-day. Apa yang sering terjadi terkait simpang siur informasi di lapangan bisa kita minimalkan dengan memberikan informasi resmi setiap sore," tutur Suharyanto.
