TVRINews, Nusa Tenggara Timur
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memastikan pemerintah mempercepat penanganan dampak gempa bumi di sejumlah wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT). Pada tahap awal, penanganan difokuskan pada penyelamatan korban dan pemulihan layanan dasar masyarakat.
Hal itu disampaikan Tito dalam Rapat Koordinasi Penanganan Gempa Wilayah NTT yang berlangsung secara hibrida dari Ruang Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Barat, NTT, Minggu, 16 Agustus 2026.
Tito mengatakan layanan dasar yang menjadi perhatian meliputi kelistrikan, telekomunikasi, ketersediaan bahan bakar minyak (BBM), distribusi logistik, serta penanganan korban meninggal dunia dan warga yang mengalami luka-luka.
“Kemudian juga memberikan bantuan tadi yang urgen, tenda, makanan, makanan cepat saji, yang di pengungsian. Termasuk (warga) yang luka,” ujar Tito dalam keterangan tertulis yang diterima oleh tvrinews.com, Minggu, 16 Agustus 2026.
Ia mengapresiasi langkah cepat sejumlah pihak dalam memulihkan layanan dasar, termasuk PT PLN dan operator telekomunikasi. Menurutnya, pemulihan listrik dan jaringan komunikasi menjadi bagian penting dalam mendukung mobilitas serta koordinasi penanganan bencana di lapangan.
Selain layanan dasar, Tito meminta percepatan pembukaan akses jalan yang terdampak gempa. Akses tersebut dibutuhkan agar mobilitas masyarakat, distribusi bantuan, dan pengerahan alat berat untuk penanganan bencana dapat segera dilakukan.
Tito juga meminta pemerintah daerah melakukan pendataan menyeluruh terhadap kerusakan rumah dan fasilitas publik. Data tersebut akan menjadi dasar dalam menentukan bantuan bagi rumah warga yang mengalami kerusakan ringan, sedang, maupun berat.
Pendataan juga diminta mencakup fasilitas pemerintahan, mulai dari kantor pemerintah kabupaten hingga kantor desa dan kecamatan. Menurutnya, langkah tersebut diperlukan untuk memastikan pelayanan publik tetap berjalan meski sejumlah fasilitas pemerintahan terdampak bencana.
Dalam penanganan wilayah Flores, Tito mengusulkan pembagian pusat koordinasi menjadi dua wilayah, yakni Flores bagian barat dan timur. Labuan Bajo diusulkan menjadi pusat penanganan wilayah barat, sementara wilayah timur berpusat di Ende.
“Saran kami tadi memang kalau bisa, pendapat kami Bapak Menko (PMK), Kepala BNPB, kita buat dua posko, posko timur dan posko barat Flores. Satu di Labuan Bajo untuk menangani wilayah di bagian barat. Kemudian yang di Ende, pusatnya di Ende karena bandaranya di sana,” kata Tito.
Mendagri juga menyoroti kondisi fiskal sejumlah daerah terdampak. Pemerintah pusat, kata dia, akan memberikan dukungan kepada daerah dengan kemampuan fiskal terbatas maupun tingkat penyerapan anggaran yang masih rendah agar anggaran yang tersedia dapat segera dimanfaatkan untuk penanganan bencana.
Tito menegaskan koordinasi lintas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah harus diperkuat agar penanganan gempa berjalan sesuai tahapan penanggulangan bencana, mulai dari masa tanggap darurat, transisi, hingga rehabilitasi dan rekonstruksi.
“Kami sarankan untuk betul-betul memetakan permasalahan yang ada. Dan segera saja kita bergerak dengan kewenangan kita masing-masing. Entah itu di Pertamina, di listrik, di jalan, di bidang kesehatan, dan lain-lain,” tutur Tito.
