TVRINews, Jakarta
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengajak aparatur sipil negara (ASN) dan masyarakat memperkuat budaya antikorupsi dalam kehidupan sehari-hari. Ajakan itu disampaikan saat Kampanye Antikorupsi 2026 yang digelar Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di kawasan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB), Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, Minggu, 16 Agustus 2026.
Kegiatan bertajuk "Semangat Kemerdekaan Menuju 5 Abad Kota Global: Jaga Jakarta, Jaga Integritas" tersebut diikuti sekitar 10.530 peserta dari berbagai unsur masyarakat dan ASN Pemprov DKI Jakarta.
Pramono mengatakan, Pemprov DKI selama ini terus membangun koordinasi dengan KPK, terutama dalam kegiatan pemerintahan yang memiliki risiko dan nilai anggaran besar.
"Selama ini Pemprov DKI Jakarta dengan KPK melakukan koordinasi yang sangat baik. Saya selalu meminta kepada seluruh jajaran Balai Kota, dalam setiap kegiatan yang berisiko dan bernilai, untuk selalu melakukan koordinasi dan pendampingan dengan KPK," ujar Pramono saat meninjau kegiatan, Minggu, 16 Agustus 2026.
Kampanye antikorupsi tersebut dipusatkan di Taman Dukuh Atas atau Jakarta Creative Zone. Sejumlah kegiatan digelar, di antaranya Integrity Fun Walk dan Integrity Booth.
Pramono menyebut peserta berasal dari berbagai elemen, mulai dari ASN, badan usaha milik daerah (BUMD), KPK, pengurus RT/RW, Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK), PKK, Karang Taruna, Dasawisma hingga kader Jumantik.
"Kampanye antikorupsi ini diikuti kurang lebih 10.530 peserta. Mereka berasal dari ASN DKI Jakarta, BUMD, KPK, RT/RW, LMK, PKK, Karang Taruna, Dasawisma, Jumantik, dan berbagai elemen lainnya," kata Pramono.
Melalui Integrity Fun Walk, ribuan peserta berjalan kaki sejauh 2,2 kilometer. Kegiatan tersebut menjadi sarana mengampanyekan pentingnya integritas sekaligus mengajak masyarakat menerapkan nilai antikorupsi dalam aktivitas sehari-hari.
Sementara Integrity Booth menyediakan edukasi mengenai sejumlah kanal pengaduan resmi pemerintah. Masyarakat dapat memanfaatkan SIPADU untuk melaporkan dugaan kecurangan serta JAKI untuk menyampaikan keluhan terkait pelayanan publik dan persoalan perkotaan.
Tak hanya kampanye, kegiatan tersebut juga diramaikan berbagai layanan publik. Di antaranya pelayanan pajak daerah, pemeriksaan kesehatan gratis, aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD), pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB), layanan Online Single Submission (OSS) bagi pelaku usaha mikro perseorangan, serta edukasi pemilahan sampah.
Pramono menegaskan pemberantasan korupsi tidak cukup hanya mengandalkan pemerintah. Masyarakat juga memiliki peran penting dengan menolak praktik korupsi dan melaporkan dugaan pelanggaran melalui saluran resmi.
"Kampanye ini mengajak seluruh ASN dan masyarakat untuk bersama-sama membangun budaya antikorupsi dengan berani menolak praktik korupsi, melaporkan dugaan pelanggaran melalui kanal resmi, serta menerapkan nilai-nilai integritas dalam kehidupan sehari-hari," tegas Pramono.
Wakil Ketua KPK Johanis Tanak turut mengajak masyarakat ikut mengawasi pengelolaan anggaran Pemprov DKI Jakarta. Menurutnya, keterlibatan warga diperlukan agar penggunaan anggaran pemerintah benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
"Kami ingin warga juga turut serta membangun Pemerintah Provinsi DKI ini agar dapat kita lihat dan kita nikmati dengan baik, sehingga kondisi Jakarta nantinya aman, terkendali, dan berintegritas, baik pemerintahannya maupun masyarakatnya," ujar Johanis.
Johanis menilai sinergi antara pemerintah daerah dan masyarakat menjadi salah satu kunci dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih sekaligus mendukung pembangunan Jakarta.
Ia pun mengapresiasi kerja sama Pemprov DKI Jakarta dalam mendorong penguatan budaya integritas di tengah masyarakat.
"Terima kasih atas kerja samanya yang baik. Pemerintah daerah bersama rakyat, mari kita sukseskan pembangunan Pemerintah DKI agar tetap lebih maju dan sejahtera," pungkas Johanis.
