TVRINews, Nusa Tenggara Timur
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memastikan dukungan anggaran daerah dapat dimanfaatkan untuk mempercepat penanganan gempa bumi yang melanda sejumlah wilayah di Nusa Tenggara Timur (NTT).
Hal itu disampaikan Tito saat meninjau langsung NTT bersama Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Pratikno, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo, Kepala BNPB Suharyanto, Kepala Basarnas Mohammad Syafii, dan sejumlah pejabat lainnya, sejak Sabtu, 15 Agustus 2026 malam.
Peninjauan tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat penanganan bencana dan memastikan kebutuhan masyarakat terdampak segera terpenuhi.
Tito mengatakan pemerintah pusat telah memberikan tambahan Transfer ke Daerah (TKD) kepada seluruh daerah yang dapat menjadi salah satu sumber dukungan dalam penanganan dampak bencana.
“Kemarin kan baru terima. Anggaran tanggal 5 Agustus itu ada tambahan TKD seluruh 546 daerah, sebanyak Rp18,9 triliun dan saya tahu bahwa di NTT juga ada tambahan baik untuk provinsi maupun untuk kabupaten dan kota, se-NTT,” ujar Tito dalam keterangan tertulis yang diterima oleh tvrinews.com, Minggu, 16 Agustus 2026.
Menurutnya, pemerintah pusat bersama pemerintah daerah akan memastikan dukungan anggaran tersebut dapat digunakan untuk menangani kebutuhan masyarakat akibat bencana. Jajaran terkait di bidang keuangan daerah juga dilibatkan dalam proses koordinasi.
Dukungan penanganan tidak hanya berasal dari anggaran daerah. Pemerintah juga mengerahkan bantuan lintas kementerian dan lembaga untuk memenuhi kebutuhan logistik, kesehatan, energi, hingga pemulihan infrastruktur.
Selain dukungan anggaran, pemerintah mempercepat pemulihan akses transportasi yang terdampak gempa. Sejumlah ruas jalan dan jembatan yang mengalami kerusakan menjadi perhatian karena berkaitan langsung dengan mobilitas warga dan distribusi bantuan.
“Mulai tadi pagi sebenarnya kita sudah mulai melakukan pembersihan jalan nasional dari material longsor. Sementara untuk jembatan yang putus, penanganannya akan mulai dikerjakan pagi,” kata Tito.
Pemerintah pusat dan daerah terus memperkuat koordinasi untuk memastikan proses penanganan berjalan cepat dan terpadu. Pemulihan akses menjadi salah satu prioritas agar distribusi bantuan serta pelayanan kepada masyarakat terdampak dapat segera kembali berjalan.
