TVRINews, Jakarta
Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menekankan pentingnya pemerataan hasil pembangunan ekonomi agar manfaatnya dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat, menyusul data IMF yang menempatkan ekonomi Indonesia di urutan ketujuh dunia berdasarkan Purchasing Power Parity (PPP).
Hal tersebut disampaikan Presiden saat memberikan pengarahan dalam Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (Rakornas TPAKD) Tahun 2026 di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis 22 Oktober 2026.
Dalam pemaparannya, Presiden menyoroti potensi dan ketangguhan para pelaku usaha kecil di tanah air yang mampu menghasilkan produk inovatif serta daya saing global.
(Presiden Prabowo Subianto saat memberi pengarahan dalam Rakornas TPAKD 2026 di Jakarta, Kamis, 22 Oktober 2026. [Foto: YouTube Setpres])
"Kita ini bangsa yang kaya, bangsa yang besar. Baru saja IMF mengeluarkan daftar urutan ekonomi terbesar di dunia, ya, dari PPP, berarti kemampuan daya beli nyata dari ekonomi banyak negara, Indonesia hari ini ditempatkan dalam urutan ketujuh di dunia," ujar Presiden Prabowo.
"Urutan ketujuh. We are the seventh biggest economy in the world. We are strong. Saya tadi lihat di gerei-gerai di depan, kemampuan pengusaha-pengusaha bukan pengusaha besar, pengusaha kecil mampu bikin telur yang dikeringkan, bisa bertahan belasan bulan," sambungnya.
Presiden juga mengapresiasi kemajuan sektor pertanian dan perkebunan nasional, seperti produk kopi lokal yang telah menembus pasar ekspor serta inovasi pemanfaatan lahan marginal.
"Tinggal dikasih air jadi telur lagi. Putihnya telur, kuningnya telur, kita mampu. Pengusaha kopi, petani kopi sudah ekspor kopi-kopi bagus. Kita sudah sekarang punya benih kopi bisa dirawa, bisa digambut," jelas Presiden.
Kendati demikian, Kepala Negara mengingatkan bahwa tantangan utama bangsa saat ini adalah bagaimana mengelola kekayaan tersebut agar manfaatnya dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat yang paling membutuhkan.
"Saudara-saudara, We are strong, We are rich. Kita kuat dan kita kaya. Tapi sekarang masalahnya adalah bagaimana kita kelola itu supaya bisa dirasakan langsung oleh rakyat kita yang paling memerlukan. Ini tantangan kita," tegasnya.
Lebih lanjut, Presiden menekankan pentingnya keberanian untuk melakukan koreksi diri terhadap filosofi ekonomi masa lalu agar selaras dengan mandat konstitusi Undang-Undang Dasar 1945.
"Selama ini, maaf, kita harus berani koreksi diri. Selama ini filosofi ekonomi kita tidak sesuai dengan undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 45. Saya katakan, kita harus berani. Sekarang saatnya kita berani. Katakanlah apa adanya, katakanlah kalau merah itu merah, kalau putih itu putih," ujar Presiden Prabowo.
Menurut Presiden, distribusi pertumbuhan ekonomi selama ini masih belum merata dan perlu diubah melalui keberpihakan nyata kepada jutaan masyarakat kecil.
"Kita harus berani koreksi diri. Sekarang, ekonomi selama ini hanya dinikmati oleh kurang dari 1% di atas. Inilah upaya saudara-saudara, tapi bayangkan 50 triliun 2 juta rakyat kita yang miskin itu yang istilahnya yang sangat perlu kita angkat tingkat hidupnya. Mungkin itu cukup banyak, masih cukup banyak. Masih puluhan juta," ungkapnya.
Lebih jauh, Presiden menegaskan bahwa Indonesia saat ini berada di jalur yang tepat untuk melakukan perbaikan fundamental ekonomi dengan kembali berpegang teguh pada Pasal 33 dan 34 UUD 1945.
"Tapi, yang saya ingin garis bawahi, We are on the right track. Kita sudah di atas jalan yang benar. Kita di arah yang benar. Kita lihat deviasi. Kita telah meninggalkan Undang-Undang Dasar 45. Elit kita juga kurang waspada, ya. Sekian puluh tahun kekayaan kita bocor luar biasa. Tapi kita sekarang berani, kita robah, kita kembali ke pasal 33 dan 34 Undang-Undang Dasar 45," pungkas Presiden.
