TVRINews, Jakarta
Bank Indonesia (BI) melalui Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah (DEKS) bersama Kementerian Pariwisata (Kemenpar) memperkuat kapasitas desa wisata agar mampu mengembangkan produk yang lebih berkualitas sekaligus menjangkau pasar wisatawan yang lebih luas.
Penguatan tersebut dilakukan melalui Bootcamp Peningkatan Kapasitas Desa Wisata Unggulan Ramah Muslim yang berlangsung pada 5-7 Agustus 2026 di Bandung, Jawa Barat.
Staf Ahli Menteri Bidang Transformasi Digital dan Inovasi Pariwisata Kemenpar Masruroh mengatakan penguatan kapasitas pengelola menjadi bagian penting dalam membangun desa wisata yang berdaya saing.
“Penguatan kapasitas pengelola desa wisata merupakan investasi penting untuk mewujudkan destinasi yang berkualitas, berdaya saing, dan mampu memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat. Dalam konteks pengembangan pariwisata berkualitas melalui Pariwisata Ramah Muslim, pertumbuhan pasar wisatawan Muslim merupakan peluang strategis yang perlu terus diperkuat,” kata Masruroh dalam keterangan tertulis yang diterima oleg tvrinews.com, Selasa, 11 Agustus 2026.
Program tersebut merupakan bagian dari Program Penguatan Pariwisata Ramah Muslim Tahun 2026 yang diarahkan untuk meningkatkan kemampuan pengelola desa wisata dalam mengembangkan produk, layanan, dan tata kelola destinasi.
Masruroh menjelaskan Pariwisata Ramah Muslim tidak hanya berkaitan dengan penyediaan fasilitas keagamaan, tetapi juga mencakup layanan tambahan untuk memberikan pengalaman perjalanan yang nyaman, aman, mudah, dan inklusif bagi wisatawan.
“PRM bukan konsep yang membatasi wisatawan tertentu. PRM merupakan pendekatan untuk menciptakan destinasi yang semakin nyaman, inklusif, mudah diakses, dan mampu memberikan pengalaman wisata yang lebih baik bagi seluruh wisatawan,” ujar Masruroh.
Sebanyak 25 desa wisata dari Aceh, Sumatera Barat, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Nusa Tenggara Barat mengikuti kegiatan tersebut. Kelima provinsi merupakan wilayah dengan capaian terbaik dalam Indonesia Muslim Travel Index (IMTI) 2025.
Puluhan desa tersebut terpilih melalui proses kurasi Bank Indonesia dari 63 desa wisata potensial.
Selama tiga hari, peserta mendapatkan pelatihan dan pendampingan mengenai penguatan kelembagaan, pengembangan produk berbasis potensi lokal, pemasaran digital, penyusunan indikator kinerja, serta penerapan prinsip Pariwisata Ramah Muslim.
Pendampingan juga diarahkan agar desa wisata mampu menyusun dan menyempurnakan paket wisata yang sesuai dengan potensi daerah masing-masing. Produk dan paket wisata terbaik kemudian difasilitasi untuk masuk ke platform Online Travel Agent (OTA).
Langkah tersebut diharapkan dapat memperluas akses pasar sekaligus meningkatkan visibilitas produk desa wisata di pasar domestik dan internasional.
Selain pengembangan produk, peserta mendapatkan pembekalan mengenai Pedoman Layanan Dasar Pariwisata Ramah Muslim dan Petunjuk Teknis Destinasi Wisata Ramah Muslim.
Materinya mencakup kebutuhan dasar wisatawan Muslim, antara lain ketersediaan makanan dan minuman halal, sarana ibadah yang bersih dan mudah diakses, serta fasilitas sanitasi yang layak.
Peserta juga melakukan kunjungan lapangan ke Desa Wisata Cibuntu, Kuningan, Jawa Barat, untuk mempelajari praktik pengembangan destinasi secara langsung.
Deputi Direktur Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia Dwi Putra Indrawan mengatakan pendampingan tidak berhenti pada pelaksanaan pelatihan, tetapi diarahkan hingga menghasilkan produk yang siap dipasarkan.
“Melalui bootcamp ini, Bank Indonesia bersama Kementerian Pariwisata tidak hanya memberikan penguatan kapasitas kepada pengelola desa wisata, tetapi juga melakukan pendampingan yang lebih terarah agar setiap desa mampu mengembangkan paket wisata yang kompetitif dan siap dipasarkan,” ucap Dwi.
Salah satu keluaran utama program tersebut adalah penyusunan Rencana Tindak Lanjut atau Action Plan bagi setiap desa wisata.
Dokumen tersebut menjadi panduan untuk meningkatkan kualitas layanan, mengembangkan paket wisata, mengoptimalkan promosi digital, serta meningkatkan kunjungan wisatawan dan manfaat ekonomi bagi masyarakat.
Program ini juga melibatkan Enhaii Halal Tourism Center (EHTC), Atourin, pemerintah daerah, dan pengelola desa wisata.
Kolaborasi tersebut diharapkan memperkuat ekosistem Pariwisata Ramah Muslim sekaligus membuka peluang bagi pelaku usaha lokal untuk memperoleh manfaat ekonomi dari pertumbuhan pasar wisatawan Muslim.
Pengembangan Pariwisata Ramah Muslim tetap diarahkan untuk mempertahankan karakter, budaya, dan identitas setiap desa wisata. Prinsip tersebut menjadi bagian dari upaya membangun pariwisata Indonesia yang berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan.
Kemenpar dan Bank Indonesia akan melanjutkan kolaborasi dengan pemerintah daerah, pelaku industri, platform digital, lembaga pendidikan, serta komunitas desa wisata agar hasil pendampingan dapat diterapkan secara berkelanjutan.
“Melalui kolaborasi tersebut, desa wisata diharapkan semakin adaptif, inovatif, berkualitas, dan kompetitif, sekaligus mampu menjadi penggerak ekonomi lokal dan bagian penting dari penguatan ekosistem Pariwisata Ramah Muslim Indonesia di tingkat nasional maupun global,” tutur Masruroh.
