TVRINews, Jakarta
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti menerima penghargaan kategori TOP Digital Education Innovation Figure 2026 dalam ajang 6th TOP GPR Award 2026 di Jakarta. Penghargaan ini menjadi pengakuan atas inovasi digital di bidang pendidikan sekaligus pentingnya komunikasi publik yang responsif, akuntabel, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Government Public Relations (GPR) Award merupakan ajang yang mengapresiasi praktik komunikasi publik pemerintah dalam menyampaikan informasi, menjelaskan kebijakan, serta membangun hubungan dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah. Melalui penghargaan tersebut, GPR Institute mendokumentasikan berbagai inovasi dan capaian komunikasi publik sebagai referensi pengembangan kehumasan pemerintah.
Dalam sambutannya, Abdul Mu’ti menyampaikan terima kasih kepada GPR Institute atas penghargaan yang diberikan kepada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen). Ia menilai penghargaan tersebut merupakan hasil kerja sama dan kolaborasi seluruh jajaran kementerian.
(Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti. [Foto: Kemendikdasmen])
“Terima kasih kepada Prof. Widodo Muktiyo dan Bapak Tri Raharjo serta seluruh jajaran GPR Institute atas penghargaan yang diberikan kepada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Penghargaan ini merupakan capaian yang diperoleh dari kebersamaan serta kerja sama yang selama ini dibangun dalam Kemendikdasmen," ujar Mendikdasmen Mu’ti dalam keterangan tertulis, Rabu, 14 Oktober 2026.
Abdul Mu’ti menjelaskan, Kemendikdasmen menerapkan budaya kerja RAMAH yang mencakup Responsif, Akuntabel, Melayani, Adaptif, dan Harmonis. Prinsip tersebut diterapkan melalui berbagai saluran pelayanan untuk menanggapi pertanyaan, permintaan informasi, hingga keluhan masyarakat.
Salah satu layanan yang dikembangkan adalah Unit Layanan Terpadu (ULT), yang menyediakan akses pelayanan selama 24 jam sehari dan tujuh hari dalam sepekan. Kemendikdasmen juga menerapkan prinsip SIMI, yakni Sosialisasi, Informasi, Mitigasi, dan Intervensi, untuk memastikan masyarakat memperoleh informasi yang benar dan akurat.
Selain meningkatkan pelayanan publik, Kemendikdasmen mengembangkan Rumah Pendidikan sebagai platform digital yang mengintegrasikan berbagai layanan dan sumber belajar. Platform ini dirancang untuk mendukung proses pembelajaran sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap layanan pendidikan.
Inovasi Rumah Pendidikan juga memperoleh pengakuan internasional setelah meraih predikat Winner atau juara pertama kategori e-Government dalam ajang World Summit on the Information Society (WSIS) Prizes 2026. Penghargaan tersebut diselenggarakan oleh International Telecommunication Union (ITU), badan khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Abdul Mu’ti turut menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi pengembangan Rumah Pendidikan sebagai bagian dari transformasi digital pendidikan Indonesia. Pengakuan tersebut menjadi dorongan bagi Kemendikdasmen untuk terus mengembangkan inovasi digital yang mendukung akses layanan pendidikan dan sumber belajar.
Sementara itu, Founder GPR Institute Widodo Muktiyo menilai komunikasi memiliki peran penting dalam kehidupan berbangsa, terutama di tengah perkembangan teknologi digital yang menghadirkan tantangan baru bagi pemerintah.
“Persoalan komunikasi adalah persoalan yang menjadi oksigen bangsa,” ungkap Widodo.
Ia menjelaskan, tantangan komunikasi publik saat ini semakin kompleks, mulai dari misinformasi dan disinformasi hingga penyebaran konten manipulatif berbasis kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI). Karena itu, humas pemerintah tidak cukup hanya menyampaikan informasi, tetapi juga harus mampu mengidentifikasi potensi isu sebelum berkembang menjadi krisis.
Menurut Widodo, kemampuan memverifikasi informasi, menangani disinformasi, serta menyampaikan kebijakan secara jelas dan konsisten menjadi bagian penting dalam pelaksanaan komunikasi publik.
Ia juga menekankan pentingnya mendengarkan masyarakat untuk memahami perubahan perilaku dan persepsi publik. Pemanfaatan data diperlukan untuk mengevaluasi berbagai fenomena, sedangkan teknologi AI dapat digunakan sebagai alat bantu dalam pekerjaan komunikasi.
Meski demikian, Widodo mengingatkan bahwa penggunaan teknologi tetap perlu diimbangi dengan kreativitas, pertimbangan, dan tanggung jawab manusia. Melalui penyelenggaraan 6th TOP GPR Award 2026, peningkatan kompetensi humas pemerintah diharapkan terus berkembang agar komunikasi kebijakan semakin akurat, responsif, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat.
Di tengah pesatnya perkembangan AI dan derasnya arus informasi digital, komunikasi publik yang beretika dan dapat dipercaya menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
