TVRINews – Jakarta
Pemerintah Akselerasi Pembenahan Model Bisnis BUMN Listrik dan Target Solar Panel 100 GW
Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan perombakan mendasar pada PT PLN (Persero) guna meningkatkan efisiensi operasional sekaligus mempercepat pengoperasian energi surya berkapasitas 100 gigawatt (GW). Arahan strategis tersebut disampaikan dalam pertemuan terbatas bersama jajaran menteri dan manajemen PLN di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu 14 Oktober 2026.
Restrukturisasi ini berfokus pada pembaruan tata kelola bisnis korporasi agar lebih adaptif dan responsif terhadap tuntutan transisi energi nasional. Langkah tersebut juga dirancang untuk menekan beban subsidi negara melalui optimalisasi produktivitas BUMN sektor kelistrikan tersebut.
Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM, Rosan Roeslani, menyatakan bahwa Kepala Negara menekankan pentingnya eksekusi cepat dalam perumusan skema baru perusahaan. "Bapak Presiden meminta agar formulasi transformasi, khususnya pada model bisnis PLN, segera disusun dan dipresentasikan untuk mendapatkan persetujuan tindak lanjut," ujar Rosan kepada wartawan usai pertemuan.
Guna mengawal implementasi kebijakan tersebut, Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) bakal melakukan kajian komprehensif bersama jajaran direksi PLN. Evaluasi terpadu ini ditujukan untuk memetakan ulang efisiensi operasional serta memperkuat kontribusi sektor ketenagalistrikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
"Kami dari Danantara akan berkoordinasi erat dengan tim PLN guna memastikan seluruh proses perbaikan berjalan menyeluruh. Target utamanya adalah peningkatan efisiensi yang berdampak langsung pada pengurangan beban subsidi pemerintah," tutur Rosan.
Selain fokus pada efisiensi anggaran dan proyek panel surya 100 GW, pemerintah menggarisbawahi krusialnya penguatan mitigasi risiko kelistrikan nasional. Pembaruan skema sistem cadangan (backup plan) menjadi prioritas untuk menjamin keandalan pasokan energi di seluruh wilayah Indonesia dalam menghadapi situasi krisis.
Rosan menambahkan bahwa keandalan infrastruktur yang ada saat ini akan terus disempurnakan. "Mekanisme antisipasi krisis pada dasarnya sudah berjalan, namun penyempurnaan secara berkala tetap diperlukan demi menjaga kestabilan pasokan nasional," pungkasnya.
