TVRINews Jakarta
Pemerintah menyatakan komitmennya untuk terus mendengarkan dan mempertimbangkan secara sungguh-sungguh setiap aspirasi yang disampaikan para pekerja, termasuk tuntutan untuk menghapus sistem outsourcing. Dalam momentum Hari Buruh Internasional atau May Day, Kamis (1/5), perhatian terhadap kesejahteraan buruh kembali menjadi pusat perhatian, dan pemerintah pun menyambutnya dengan pendekatan dialog .
Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer, menegaskan bahwa wacana penghapusan outsourcing bukan sekadar wacana kosong. Pemerintah, menurutnya, tengah mendalami berbagai aspek teknis yang berkaitan dengan sistem alih daya tersebut agar setiap kebijakan yang diambil nantinya benar-benar berpihak kepada kepentingan pekerja, namun tetap menjaga keberlangsungan iklim usaha dan investasi di Indonesia.
"Ada banyak hal teknis yang harus kami kaji secara mendalam. Tapi satu hal yang pasti: suara buruh tidak kami abaikan. Ini sedang kami pelajari dengan penuh tanggung jawab," ujar Noel, sapaan akrabnya, Kepada Pusat Berita Antara diJakarta.
Noel juga menyampaikan bahwa keputusan besar seperti ini akan sangat bergantung pada arahan Presiden Prabowo Subianto. “Kalau sudah menjadi keputusan eksekutif, maka kita laksanakan. Tapi sebelum itu, kami ingin memastikan seluruh proses kajiannya matang dan melibatkan semua pihak terkait,” jelasnya.
Sikap ini senada dengan pernyataan Presiden Prabowo sebelumnya yang menyatakan dukungan terhadap penghapusan outsourcing, sembari menekankan pentingnya keseimbangan antara perlindungan pekerja dan keberlanjutan investasi. Pemerintah pun tengah mempersiapkan pembentukan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional yang akan menjadi wadah merumuskan langkah-langkah strategis, termasuk menyusun mekanisme transisi penghapusan sistem alih daya secara bertahap dan berkeadilan.
“Menghapus outsourcing adalah tujuan bersama, tapi kita juga harus berpikir realistis. Tanpa investasi, tidak ada lapangan kerja. Maka solusinya harus bijak, adil, dan berpihak kepada semua,” kata Presiden Prabowo saat menghadiri peringatan May Day di Monas.
Wamenaker Noel pun mengajak semua pihak untuk menjadikan peringatan Hari Buruh sebagai momen kolaboratif, bukan konfrontatif. “May Day adalah waktu yang tepat bagi seluruh elemen bangsa, buruh, pemerintah, dan pelaku industri untuk saling mendengarkan, saling memperkuat, dan bersama-sama membangun ekosistem kerja yang adil dan sejahtera,” ujarnya.
Baca Juga: Hardiknas 2025: Semangat Wujudkan Pendidikan Bermutu
