TVRINews, Jakarta
Tiga pemerintah daerah, yakni Kabupaten Mempawah, Rote Ndao, dan Aceh Utara, antusias mengajukan pembangunan Sekolah Rakyat ke Kementerian Sosial (Kemensos). Pengajuan tersebut dikawal langsung oleh Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono yang menekankan pentingnya ketersediaan serta kelayakan lahan sebagai syarat mutlak pembangunan fisik sekolah permanen.
Hal tersebut disampaikan Agus Jabo saat menerima audiensi Bupati Mempawah Erlina, Bupati Rote Ndao Paulus Henuk, dan Bupati Aceh Utara Ismail A. Jalil di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta Pusat, Kamis 1 Oktober 2026.
“Mulai dari sertifikatnya, konturnya landai, airnya, sumber airnya bagus. Terus kemudian listriknya juga oke. Termasuk jalan masuk untuk ke sekolah itu juga besar karena untuk pembangunan,” jelasnya.
Menurut Agus Jabo, kesiapan lahan menjadi aspek penting yang harus dipastikan oleh pemerintah daerah. Tidak hanya kelengkapan administrasi dan legalitas persuratan, lahan yang diajukan juga wajib memenuhi kriteria teknis untuk mendukung operasional Sekolah Rakyat.
Ia menegaskan bahwa Sekolah Rakyat dirancang sebagai upaya nyata negara dalam memutus mata rantai kemiskinan melalui intervensi yang menyeluruh. Anak-anak dari keluarga miskin akan mendapatkan akses pendidikan beserta fasilitas pendukung, sementara orang tua mereka menerima dukungan pemberdayaan ekonomi.
Agus Jabo mengungkapkan, Presiden Prabowo Subianto ingin negara hadir mengurus anak-anak dari keluarga kurang mampu agar memiliki kesempatan pendidikan yang setara. Selain pendidikan anak, orang tua siswa yang memenuhi syarat asesmen juga akan mendapatkan bantuan Program Pemberdayaan Sosial Ekonomi (PPSE) dan perbaikan rumah.
“Jadi ini komprehensif. Anaknya disekolahkan, orang tuanya diperdayakan, rumahnya diperbaiki,” ujarnya.
Merespons arahan tersebut, Bupati Rote Ndao Paulus Henuk menyampaikan bahwa pihaknya telah menyiapkan lahan seluas 17,6 hektare demi mendukung realisasi program ini.
“Kita punya sekarang yang tersedia lahannya itu 17,6 hektare. Kami punya lahan ini, kami serahkan semua. Sisanya itu kita bikin integrated farming,” ujar Paulus.
Sebelumnya, pengajuan lahan dari Kabupaten Rote Ndao dan Kabupaten Mempawah sempat ditolak karena lokasinya kurang memadai. Kini, kedua daerah tersebut telah menyerahkan usulan lokasi lahan baru yang dinilai lebih sesuai.
Sementara itu, Bupati Aceh Utara Ismail A. Jalil berharap pengajuan Sekolah Rakyat di wilayahnya dapat diprioritaskan demi membantu masyarakat yang paling membutuhkan.
“Kami berharap menjadi prioritas jadi betul tepat sasaran,” kata Ismail.
Berdasarkan data pemerintah daerah, Aceh Utara masih menghadapi tantangan sosial yang tinggi, di mana angka kemiskinan mencapai 24,37 persen dan angka stunting berada di level 32,4 persen. Kondisi tersebut menunjukkan mendesaknya kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah untuk menyediakan akses pendidikan layak sekaligus memberdayakan ekonomi keluarga miskin.
