TVRINews, Jakarta
Pendaftaran ulang penerima bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan pangan nontunai (BPNT) untuk 2027 telah mencapai 22 juta keluarga atau mencakup hampir 80 juta jiwa di seluruh Indonesia.
Koordinator Harian Komite Percepatan Transformasi Digital (KPTD), Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Rahmat Danu Andika, mengatakan data tersebut merupakan hasil pemutakhiran hingga malam sebelum pemaparan. Pemerintah terus mendorong masyarakat yang membutuhkan bantuan sosial untuk melakukan pendaftaran ulang agar penyaluran bantuan pada 2027 lebih tepat sasaran.

"Seluruh masyarakat yang merasa membutuhkan bansos PKH dan sembako atau BPNT diwajibkan untuk melakukan pendaftaran ulang," ujar Rahmat dalam pemaparan perkembangan pendaftaran bansos, Senin, 16 November 2026.
Rahmat menjelaskan, proses pendaftaran ulang dilakukan melalui sistem digital yang telah terintegrasi dengan berbagai basis data pemerintah. Masyarakat hanya perlu menyiapkan nomor induk kependudukan (NIK) dan melakukan verifikasi wajah tanpa harus mengunggah dokumen tambahan.
Untuk mempermudah proses pendaftaran, pemerintah juga melibatkan pendamping PKH, aparatur pemerintah daerah, serta unsur TNI dan Polri.
Selain itu, pemerintah telah memiliki lebih dari 1,2 juta agen yang dapat membantu masyarakat melakukan pendaftaran menggunakan telepon seluler atau perangkat digital lainnya.
Menurut Rahmat, pendamping PKH menjadi salah satu saluran yang paling banyak membantu masyarakat dalam proses pendaftaran ulang tersebut.
Aceh dan Bali Lampaui 50 Persen
Berdasarkan data dashboard nasional, Aceh dan Bali menjadi dua provinsi yang capaian pendaftaran ulang bansosnya telah melampaui 50 persen.
Rahmat menjelaskan, angka 50 persen digunakan sebagai indikator untuk mengukur sejauh mana informasi pendaftaran telah diketahui masyarakat dan dapat diakses oleh kelompok yang membutuhkan bantuan.
Dia mencontohkan, capaian pendaftaran di Kabupaten Bangli, Bali, telah mencapai sekitar 70 persen dari populasinya. Sementara itu, Kota Denpasar baru mencapai sekitar 35 persen.
Perbedaan tersebut, menurutnya, dapat dipengaruhi kondisi sosial ekonomi masing-masing wilayah. Kota Denpasar, misalnya, memiliki tingkat kemiskinan sekitar 2 persen, sedangkan Kabupaten Bangli sekitar 4 persen.
Rahmat menegaskan, target pendaftaran tidak harus mencapai 100 persen dari total penduduk karena program bantuan sosial memang diperuntukkan bagi masyarakat yang memenuhi kriteria penerima.
Di sisi lain, pemerintah juga mencatat masih terdapat daerah dengan tingkat pendaftaran yang rendah. Salah satunya Kabupaten Puncak Jaya, Papua, yang capaian pendaftarannya baru sekitar 0,06 persen dari populasi.
Karena itu, pemerintah meminta seluruh kepala daerah dan perangkat terkait aktif memantau perkembangan pendaftaran di wilayah masing-masing.
Rahmat mengatakan, dashboard nasional perkembangan pendaftaran ulang bansos dapat diakses publik. Melalui sistem tersebut, pemerintah daerah dapat memantau capaian pendaftaran sekaligus mengidentifikasi wilayah yang membutuhkan percepatan sosialisasi.
Pemerintah berharap proses pendaftaran ulang dapat menjangkau seluruh masyarakat yang membutuhkan sehingga tidak ada calon penerima bantuan sosial yang terlewat dalam pendataan untuk 2027.










