TVRINews, Jakarta
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menggunakan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Badan Pusat Statistik (BPS) untuk menghitung kebutuhan hidup layak (KHL) sebagai salah satu pertimbangan dalam penetapan upah minimum tahun 2027.
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan, penghitungan KHL menggunakan pendekatan konsumsi rumah tangga dengan mengacu pada metodologi yang direkomendasikan Organisasi Buruh Internasional (ILO).

"Kami menggunakan data konsumsi rumah tangga dengan menggunakan data dari Susenas. Ada metodologi dari ILO atau International Labour Organization yang sudah dipakai di beberapa negara. Kami juga menjadikan ini sebagai metode untuk mengestimasi KHL,"ujar Yassierli dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah tahun 2026 di Jakarta, Senin, 16 November 2026.
Yassierli menjelaskan, penghitungan KHL didasarkan pada empat komponen konsumsi rumah tangga, yaitu pengeluaran makanan, pengeluaran pokok lainnya, pengeluaran kesehatan dan pendidikan, serta pengeluaran tempat tinggal.
Penghitungan tersebut menggunakan data konsumsi rumah tangga pada kelompok kuintil empat atau persentil 60 hingga 80 (P60-P80).
Adapun data yang digunakan bersumber dari Susenas Maret 2026 dengan 354.155 sampel rumah tangga dan 1.189.726 individu yang tersebar di 38 provinsi di Indonesia.
Yassierli mengatakan, Kemnaker sebelumnya telah melakukan penghitungan estimasi KHL tingkat provinsi pada 2025 melalui kerja sama dengan Dewan Ekonomi Nasional (DEN) dan BPS.
Pada 2026, penghitungan tersebut dikembangkan hingga tingkat kabupaten/kota menggunakan pendekatan klasterisasi. Langkah ini dilakukan karena jumlah sampel Susenas terbatas apabila penghitungan dilakukan secara terpisah untuk setiap kabupaten/kota.
"Kami juga menyiapkan estimasi KHL pada level kota atau kabupaten dengan pendekatan klaster. Metodenya sama, tetapi kami menggunakan pendekatan klasterisasi berdasarkan kesamaan variabel biaya hidup dan kondisi tenaga kerja,"tuturnya.
Menurut Yassierli, pendekatan klaster memungkinkan daerah dengan karakteristik biaya hidup dan kondisi ketenagakerjaan yang serupa dikelompokkan untuk memperoleh estimasi KHL.
Hasil penghitungan tersebut nantinya disampaikan kepada gubernur dan dewan pengupahan daerah sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam menetapkan upah minimum 2027.
Dia menegaskan, angka estimasi KHL bukan satu-satunya dasar penetapan upah minimum. Pemerintah daerah tetap perlu mempertimbangkan kondisi ekonomi, ketenagakerjaan, serta karakteristik industri di masing-masing wilayah.
Karena itu, Yassierli meminta dewan pengupahan daerah mengedepankan dialog sosial dengan melibatkan pemerintah, serikat pekerja, dan pengusaha agar penetapan upah minimum dapat mengakomodasi kepentingan berbagai pihak.










