TVRINews, Jakarta
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menjelaskan formula penetapan upah minimum tahun 2027 yang mempertimbangkan tiga variabel, yakni pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu dengan rentang 0,5 hingga 1.
Ketentuan tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Regulasi ini mengatur dua metode penghitungan upah minimum, yaitu menggunakan formula penghitungan upah minimum atau berdasarkan kebutuhan hidup layak (KHL).
"Formula penghitungan upah minimum mempertimbangkan variabel pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu. Indeks tertentu ini dengan batas bawah 0,5 sampai paling tinggi 1,"kata Yassierli dalam keterangan yang diterima tvrinews, Senin, 16 November 2026.
Yassierli menjelaskan, penetapan upah minimum juga harus mempertimbangkan kebutuhan hidup layak, kondisi ekonomi, dan ketenagakerjaan di masing-masing daerah.
Untuk mendukung proses tersebut, Kemnaker telah menyiapkan estimasi KHL berdasarkan data konsumsi rumah tangga dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Badan Pusat Statistik (BPS).
Penghitungan KHL dilakukan berdasarkan empat komponen, yakni pengeluaran makanan, pengeluaran pokok lainnya, pengeluaran kesehatan dan pendidikan, serta pengeluaran tempat tinggal. Tahun ini, estimasi KHL juga disiapkan hingga tingkat kabupaten/kota dengan pendekatan klaster.
Menurut Yassierli, hasil perhitungan KHL tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan bagi gubernur dan dewan pengupahan daerah dalam menentukan besaran upah minimum.
Ia menegaskan, estimasi KHL tidak serta-merta menjadi dasar tunggal penentuan kenaikan upah. Pemerintah daerah perlu membandingkan nilai KHL dengan upah minimum yang berlaku serta memperhatikan kondisi industri dan kemampuan ekonomi daerah.
"Kalau KHL-nya jauh lebih besar dari UMK saat ini, tentu tidak bisa kenaikannya puluhan persen. Harus ada sebuah peta jalan atau roadmap pencapaiannya seperti apa,"tambahnya.
MYassierli juga meminta dewan pengupahan daerah mengedepankan dialog sosial dengan melibatkan pemerintah, serikat pekerja, dan pengusaha dalam proses penetapan upah minimum.
Dia berharap pembahasan tersebut dapat mengakomodasi aspirasi seluruh pihak sehingga penetapan upah minimum 2027 berjalan kondusif tanpa mengganggu stabilitas hubungan industrial dan iklim investasi.
Jadwal Penetapan Upah Minimum 2027
Dalam kesempatan tersebut, Yassierli juga menyampaikan tahapan penetapan upah minimum 2027. Kemnaker telah menggelar rapat koordinasi teknis bersama kepala dinas tenaga kerja dan dewan pengupahan daerah pada 13 November 2026.
Selanjutnya, Kemnaker melakukan sosialisasi kepada gubernur pada 16 November 2026 sekaligus menyiapkan surat edaran mengenai penetapan upah minimum 2027.
Berdasarkan jadwal yang disampaikan, penetapan upah minimum provinsi (UMP) dan upah minimum sektoral provinsi (UMSP) dilakukan pada 21 November 2026.
Sementara itu, penetapan upah minimum kabupaten/kota (UMK) dilakukan pada 25 November 2026, sedangkan upah minimum sektoral kabupaten/kota (UMSK) ditetapkan lima hari setelahnya.










