TVRINews, Jakarta
Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) meminta aparat kepolisian memperluas penyelidikan kasus dugaan kekerasan seksual terhadap sejumlah santri di Pondok Pesantren Daru Hasbi, Jakarta Selatan. Langkah tersebut diperlukan untuk memastikan kemungkinan adanya korban lain yang belum terungkap.
Wakil Ketua KPAI Jasra Putra mengatakan, penanganan perkara harus dilakukan secara menyeluruh dengan mengutamakan keselamatan dan hak-hak anak. Selain mengusut dugaan tindak pidana, aparat juga diminta memastikan para santri yang terdampak memperoleh pendampingan dan pemulihan.
Menurut Jasra, perlindungan terhadap anak tidak boleh terabaikan selama proses hukum berlangsung. Kerahasiaan identitas korban, keberlanjutan pendidikan, serta kondisi psikologis mereka harus menjadi perhatian semua pihak.
“KPAI mendorong aparat penegak hukum menangani perkara secara profesional dan ramah anak, mendalami kemungkinan korban lain, menjaga kerahasiaan identitas, serta menjamin keberlanjutan pendidikan dan pemulihan seluruh anak yang terdampak,” kata Jasra dalam keterangan tertulis yang dikutip, Senin, 16 November 2026.
Jasra menilai, dugaan kekerasan seksual di lingkungan pesantren harus menjadi momentum untuk mengevaluasi sistem pengasuhan dan pengawasan terhadap santri. Menurutnya, persoalan tersebut tidak cukup dilihat sebagai tindakan kejahatan yang dilakukan secara individual, tetapi juga perlu ditinjau dari sisi sistem perlindungan anak di lembaga pendidikan.
Ia menjelaskan, kehidupan santri dalam lingkungan asrama yang berlangsung sepanjang hari membuat interaksi dengan pengasuh memiliki intensitas tinggi. Situasi ini dapat membentuk ketergantungan sekaligus ketimpangan relasi kuasa antara anak dan orang dewasa yang memiliki kewenangan.
Kondisi tersebut berpotensi membuat anak kesulitan menyampaikan penolakan ataupun melaporkan kekerasan yang dialaminya. Terlebih, apabila pihak yang diduga melakukan tindakan tersebut merupakan sosok yang dihormati dan memiliki pengaruh di lingkungan pesantren.
“Kita tidak boleh membebankan keberanian kepada anak untuk menghadapi sendiri orang yang memiliki kuasa atas kehidupannya. Kejahatan seksual sering berlangsung dalam ruang tersembunyi,” ujarnya.
Karena itu, Jasra mengingatkan pentingnya membangun mekanisme pengawasan yang mampu mendeteksi potensi kekerasan sejak dini. Menurutnya, evaluasi tidak seharusnya hanya berfokus pada keberanian anak untuk melapor, tetapi juga pada kemampuan lembaga pendidikan mencegah terjadinya kekerasan.
“Karena itu, jangan hanya bertanya mengapa anak terlambat melapor, tetapi tanyakan juga mengapa sistem pengasuhan dan pengawasan tidak mampu mendeteksi serta mencegahnya sejak awal,” tegas Jasra.
Lebih lanjut, KPAI mengingatkan bahwa pemenuhan hak dan perlindungan anak harus segera dilakukan tanpa menunggu proses pembuktian pidana berakhir. Anak yang diduga menjadi korban tetap membutuhkan jaminan keamanan dan pendampingan selama perkara ditangani aparat penegak hukum.
KPAI juga meminta pengelola pesantren melakukan pembenahan sistem perlindungan santri melalui penerapan Child Safeguarding atau Himayatu Tholabah.
Kebijakan tersebut tercantum dalam Petunjuk Teknis Transformasi Tata Kelola Sistem Perlindungan Santri melalui Model Safeguarding, berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pesantren Nomor 13 Tahun 2026.
Dalam penerapannya, KPAI mendorong pesantren melakukan identifikasi dan penilaian risiko kekerasan, menyusun kode etik bagi pengasuh, menerapkan sistem rekrutmen yang aman, serta memberikan pelatihan perlindungan anak secara berkala.
Selain itu, pembentukan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan serta pengawasan berlapis dinilai penting untuk memperkuat upaya pencegahan dan penanganan kasus di lingkungan pesantren.
Jasra menegaskan, upaya perlindungan anak harus menjadi tanggung jawab bersama, baik pemerintah maupun pengelola lembaga pendidikan. Menurutnya, keberhasilan perlindungan anak tidak hanya diukur dari penindakan terhadap pelaku, tetapi juga dari kemampuan mencegah terjadinya kekerasan.
“Ukuran keberhasilan sebuah bangsa bukan hanya seberapa cepat negara menghukum pelaku, tetapi seberapa kuat negara mencegah anak menjadi korban,” tandas Jasra.










