TVRINews - Jakarta
Akademisi UGM menyoroti ketimpangan kecepatan inovasi kecerdasan buatan global dengan penyusunan payung hukum mengikat di Indonesia dibandingkan Korea Selatan.
Laju inovasi teknologi kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) di tingkat global menuntut respons cepat dari pembuat kebijakan.
Tanpa payung hukum yang adaptif, tata kelola teknologi dikhawatirkan tertinggal jauh dari realitas perkembangan digital.
Pandangan tersebut disampaikan Dosen Universitas Gadjah Mada (UGM), Dr. Dedy Permadi, dalam lokakarya The Indonesian Next Journalist Network on Korea yang diinisiasi oleh Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) bersama Korea Foundation, Senin 16 November 2026.
Menurut Dedy, terdapat kesenjangan waktu yang mencolok antara siklus lahirnya inovasi teknologi dan perumusan aturan hukum yang mengaturnya.
"Teknologi berkembang dalam hitungan bulan, namun kebijakan terkait hal ini sering kali baru terlihat dampaknya setelah bertahun-tahun," ujar Dedy di sela-sela forum tersebut.
Kesenjangan Payung Hukum Indonesia dan Korea Selatan
Dedy membandingkan kesiapan regulasi antara Indonesia dan Korea Selatan.
Seoul telah lebih dulu mengesahkan Undang-Undang Dasar tentang AI pada 2024 dan menerapkannya secara penuh sejak awal 2026.
Sebaliknya, Indonesia dinilai belum memiliki regulasi yang mengikat secara spesifik untuk mengatur tata kelola AI.
Sejauh ini, pengaturan masih bertumpu pada instrumen hukum umum seperti Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
"Kita memang memiliki UU PDP dan UU ITE yang dapat digunakan untuk mengatur teknologi AI. Namun, kita belum memiliki regulasi yang secara spesifik dan mengikat mengatur tata kelola AI," tegasnya.
Saat ini, publik dan pelaku industri di tanah air masih menantikan rampungnya dua rancangan peraturan presiden (perpres), yakni mengenai etika AI dan purwarupa AI, sebagai pijakan hukum yang lebih konkret.
Eskalasi Inovasi AI Global dan Peluang Kolaborasi
Urgensi kehadiran regulasi semakin menguat seiring masifnya peluncuran perangkat AI mutakhir oleh raksasa teknologi dunia sepanjang tahun ini.
Dedy mencatat, pada Maret 2026, Microsoft merilis pembaruan sistem Copilot yang dirancang sebagai agen AI untuk bekerja secara mandiri layaknya asisten virtual.
Langkah tersebut diikuti oleh Meta yang memperkenalkan model Muse pada April 2026, disusul peluncuran versi lanjutan Muse Spark beberapa bulan kemudian.
Sementara itu, OpenAI turut meramaikan persaingan dengan merilis teknologi terbaru bertajuk Dots pada Oktober lalu.
Menurut Dedy, perubahan lanskap komunikasi dan bahasa akibat hadirnya teknologi tersebut membuka ruang kolaborasi strategis antara Jakarta dan Seoul.
Kedua negara memiliki kekuatan komplementer yang dapat disinergikan dalam ekosistem digital.
"Korea Selatan memiliki keunggulan dalam hal teknologi dan modal, sementara Indonesia memiliki keunggulan dalam skala dan populasi usia muda," pungkas Dedy.










