TVRINews, Jakarta
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah menjaga kondusivitas dalam proses pembahasan dan penetapan upah minimum tahun 2027. Pemerintah daerah diminta mengedepankan dialog antara pemerintah, serikat pekerja, dan pengusaha agar keputusan yang dihasilkan dapat diterima berbagai pihak.
Tito mengatakan, pembahasan upah minimum setiap akhir tahun selalu diwarnai dinamika, baik dari kalangan pekerja maupun pengusaha. Karena itu, koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah diperlukan untuk mengantisipasi potensi perselisihan.
"Ini merupakan proses tripartit, yaitu pemerintah bersama serikat buruh daerah masing-masing dan pengusaha, Apindo atau Kadin,"kata Tito dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah tahun 2026, Senin, 16 November 2026.
Menurut Tito, pemerintah daerah perlu memfasilitasi komunikasi antara ketiga unsur tersebut melalui mekanisme dialog tripartit. Dengan demikian, aspirasi pekerja dan kepentingan pengusaha dapat dibahas secara terbuka sebelum gubernur menetapkan upah minimum.
Ia berharap proses pembahasan tidak berkembang menjadi persoalan yang memicu gejolak sosial maupun mengganggu stabilitas politik dan keamanan di daerah.
"Artinya menyenangkan semua pihak. Semua akan senang, tetapi mayoritas isu dan masalah tidak menjadi isu yang panas, tidak mengganggu stabilitas politik dan keamanan, serta mendukung investasi,"lanjutnya.
Tito menilai, penetapan upah minimum perlu memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pekerja dan keberlangsungan dunia usaha. Hal tersebut penting agar kebijakan pengupahan tidak menghambat masuknya investasi maupun aktivitas industri di daerah.
Selain menjaga kondusivitas pembahasan, Tito meminta pemerintah daerah meningkatkan pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pengupahan.
Ia juga mengingatkan pentingnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah agar proses penetapan upah minimum 2027 berjalan sesuai ketentuan dan mempertimbangkan kondisi masing-masing wilayah.
Melalui langkah tersebut, pemerintah berharap penetapan upah minimum dapat berlangsung secara kondusif, sekaligus menjaga hubungan industrial yang harmonis antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah.










