TVRINews, Jakarta
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyampaikan jadwal penetapan upah minimum tahun 2027. Pemerintah menargetkan penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) pada 21 November 2026.
Sementara itu, penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) dijadwalkan pada 25 November 2026.
Yassierli mengatakan, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah melakukan sejumlah persiapan untuk memastikan proses penetapan upah minimum berjalan sesuai jadwal. Persiapan tersebut diawali dengan rapat koordinasi teknis bersama seluruh kepala dinas ketenagakerjaan dan dewan pengupahan daerah pada 13 November 2026.
Selanjutnya, Kemnaker bersama Kementerian Dalam Negeri menggelar sosialisasi kepada para gubernur pada 16 November 2026.

"Jadi Bapak dan Ibu Gubernur bisa memastikan kembali apa-apa yang sudah kami sosialisasikan kepada para kepala dinas,"ujar Yassierli dalam keterangan yang diterima tvrinews melalui kanal YouTube Kemendagri, Senin, 16 November 2026.
Ia menjelaskan, setelah sosialisasi tersebut, Kemnaker juga akan menerbitkan surat edaran kepada gubernur yang berisi rincian dan data sebagai bahan pertimbangan dalam menetapkan upah minimum 2027.
Menurut Yassierli, penetapan upah minimum tahun 2027 mengacu pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan.
Dalam aturan tersebut, gubernur wajib menetapkan UMP dan UMSP. Sementara itu, gubernur dapat menetapkan UMK dan UMSK sesuai dengan kondisi dan kebijakan masing-masing daerah.
Yassierli menegaskan, penetapan upah minimum perlu mempertimbangkan kebutuhan hidup layak, kondisi ekonomi, dan ketenagakerjaan. Penghitungan upah minimum juga dapat menggunakan formula yang mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu.

Selain itu, pemerintah daerah diminta melibatkan dewan pengupahan dalam pembahasan penetapan upah minimum. Dialog sosial antara pemerintah, serikat pekerja atau buruh, dan pengusaha diperlukan untuk mengakomodasi kepentingan seluruh pihak.
"Kolaborasi kita bersama sangat penting jika kita menginginkan penetapan upah minimum setiap tahun ini tetap berjalan dengan baik, maju industrinya, sejahtera pekerjanya,"tandasnya.
Ia berharap seluruh gubernur dapat mempersiapkan proses penetapan upah minimum sesuai tahapan yang telah disosialisasikan pemerintah pusat, sehingga kebijakan pengupahan 2027 dapat ditetapkan tepat waktu dengan tetap memperhatikan kesejahteraan pekerja dan keberlangsungan dunia usaha.










