TVRINews, Malang
BMKG mendorong pemanfaatan informasi meteorologi, klimatologi, dan geofisika (MKG) dalam pengelolaan bendungan untuk memperkuat ketahanan air nasional sekaligus mengantisipasi dampak perubahan iklim.
Informasi tersebut dinilai penting sebagai dasar pengambilan keputusan, mulai dari tahap perencanaan, pembangunan, hingga operasional bendungan.
Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani mengatakan, perubahan iklim dan meningkatnya risiko bencana menuntut pengelolaan bendungan yang adaptif, berbasis sains, serta memperhatikan aspek keselamatan dan keberlanjutan.
Hal tersebut disampaikan Faisal saat menjadi pembicara utama dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT)/Rapat Anggota Biasa (RAB) INACOLD dan Seminar Nasional Bendungan Besar Tahun 2026 di Universitas Brawijaya, Malang, Sabtu, 7 November 2026.
Dalam kegiatan bertema “Strategi Penguatan Tata Kelola Bendungan Besar untuk Adaptasi dan Mitigasi Dampak Perubahan Iklim” tersebut, Faisal menyampaikan paparan berjudul “Transformasi Informasi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika untuk Ketahanan dan Pengelolaan Sumber Daya Air Berkelanjutan”.
“Bendungan adalah infrastruktur yang strategis karena salah satu prioritas nasional saat ini adalah swasembada terkait air. Harapannya, di tengah perubahan iklim dan meningkatnya risiko bencana, kita dapat mengelola bendungan ini secara adaptif, berbasis sains, dan berorientasi pada keselamatan,” ujar Faisal dalam keterangan tertulis, dikutip Minggu, 8 November 2026.
Ia menjelaskan, informasi MKG diperlukan sejak tahap perencanaan bendungan. Informasi meteorologi dan klimatologi dapat digunakan untuk memperkirakan ketersediaan air serta menentukan debit andalan.
Sementara itu, prakiraan cuaca membantu menentukan waktu pelaksanaan pembangunan, sedangkan informasi kegempaan menjadi salah satu pertimbangan dalam kajian risiko keselamatan infrastruktur.
“Dalam perencanaan, kita perlu memastikan apakah debit andalan dapat ditentukan dengan tepat. Kemudian, waktu pembangunan, mulai dari bulan apa hingga bulan apa, juga dapat diprediksi. Informasi cuaca dan iklim dari BMKG turut menentukan pelaksanaan pembangunan. Tidak kalah penting, informasi kegempaan juga diperlukan karena bendungan memiliki kerentanan terhadap kejadian gempa,” jelas Faisal.
Pada tahap operasional, informasi BMKG juga dapat dimanfaatkan untuk mendukung pengaturan pengisian dan pengelolaan tampungan waduk, termasuk melalui koordinasi dengan Perum Jasa Tirta I (PJT I). Dengan demikian, informasi MKG dapat menjadi bahan pertimbangan rutin pengelola bendungan, bukan hanya digunakan ketika terjadi cuaca ekstrem.
Faisal menjelaskan, pengelolaan bendungan harus memperhatikan sistem hidrologi secara menyeluruh, mulai dari curah hujan, wilayah hulu, badan air, hingga muara. Perubahan kondisi pada satu bagian sistem tersebut dapat memengaruhi ketersediaan dan distribusi air di bagian lainnya.
“Jadi, keseimbangan ini perlu kita pantau dan kelola dengan baik. Informasi cuaca dan iklim menjadi penting untuk mengetahui perubahan pasokan air serta memperkirakan kebutuhan pengelolaan waduk,” lanjutnya.
Ia juga mengingatkan bahwa perubahan pola hujan akibat perubahan iklim dapat meningkatkan risiko hujan ekstrem sekaligus memperluas potensi kekeringan. Kondisi tersebut berdampak terhadap pola musim, ketersediaan air, kebutuhan irigasi, serta risiko bencana hidrometeorologi.
Salah satu fenomena yang perlu diantisipasi adalah El Niño. Fenomena ini berpotensi menyebabkan curah hujan di sejumlah wilayah berada di bawah kondisi normal sehingga dapat mengurangi debit sungai dan volume tampungan waduk.
Penurunan ketersediaan air tersebut berpotensi mengganggu kebutuhan irigasi, mengubah jadwal tanam, hingga menurunkan produktivitas pertanian.
Namun, Faisal menjelaskan, dampak El Niño tidak selalu sama di setiap wilayah karena turut dipengaruhi suhu muka laut di perairan Indonesia, pola monsun, serta waktu dimulainya musim hujan.
Untuk mengantisipasi kondisi tersebut, pengelola bendungan perlu memperbarui perhitungan neraca air dan menyesuaikan pola pengelolaan waduk berdasarkan prakiraan iklim. Penentuan pola tanam, seperti padi-padi-padi atau padi-palawija-padi, juga perlu mempertimbangkan ketersediaan air.
Selain itu, pengaturan prioritas distribusi air dan peningkatan efisiensi jaringan irigasi diperlukan agar sumber daya air dapat dimanfaatkan secara optimal.
“Dampak El Niño ini memang harus kita antisipasi. Informasi dari BMKG ingin kita dekatkan lagi dengan para pengelola bendungan di Indonesia agar dapat dimanfaatkan dalam pengambilan keputusan,” ucapnya.
Menurutnya, pengelolaan bendungan juga harus memperhitungkan dua kondisi ekstrem, yakni kekurangan dan kelebihan air. Curah hujan yang rendah dapat menyebabkan kekeringan dan defisit tampungan, sedangkan hujan berlebihan berpotensi meningkatkan risiko banjir.
Untuk mendukung pengambilan keputusan, BMKG memiliki lebih dari 10.800 alat observasi utama (aloptama) yang mengirimkan data secara otomatis dan real-time ke pusat kendali di Kemayoran dan Denpasar. Infrastruktur tersebut didukung sistem komputasi berkinerja tinggi atau High-Performance Computing (HPC) serta jaringan diseminasi informasi kepada para pengguna.
Layanan informasi BMKG tersedia dalam berbagai rentang waktu, mulai dari prakiraan cuaca jangka sangat pendek atau nowcasting untuk tiga hingga enam jam ke depan, prakiraan harian, dasarian, bulanan, dan tahunan, hingga proyeksi iklim jangka panjang.
Informasi tersebut dapat digunakan pengelola bendungan untuk menyusun berbagai skenario pengelolaan waduk berdasarkan prakiraan kondisi iklim, baik basah, normal, kering, maupun sangat kering.
Selain menyediakan prakiraan cuaca dan rekomendasi iklim, BMKG juga dapat mendukung pengelolaan sumber daya air melalui Operasi Modifikasi Cuaca (OMC). Upaya ini dapat menjadi salah satu opsi untuk membantu meningkatkan pasokan air ke waduk pada periode kering.
Pelaksanaan OMC dilakukan berdasarkan analisis kondisi atmosfer dan potensi pertumbuhan awan dengan mempertimbangkan lokasi serta kebutuhan pengelolaan sumber daya air.
Faisal turut menekankan pentingnya penerapan prakiraan berbasis dampak atau impact-based forecast. Melalui pendekatan tersebut, informasi BMKG tidak hanya menjelaskan potensi kejadian cuaca, tetapi juga memberikan gambaran mengenai dampaknya terhadap masyarakat, infrastruktur, dan berbagai sektor yang bergantung pada kondisi cuaca dan iklim.
“Ketika BMKG menyampaikan akan terjadi hujan sangat lebat, informasi itu tidak cukup hanya menyebutkan lokasi hujannya. Kita juga perlu mengetahui potensi dampaknya, seperti wilayah yang berisiko banjir atau longsor. Demikian juga ketika kondisi lebih kering diprakirakan terjadi, informasi tersebut harus diikuti pendampingan kepada pemerintah daerah, masyarakat, dan komunitas agar dapat mengantisipasinya,” tambahnya.
Selain ancaman hidrometeorologi, aspek kegempaan juga menjadi perhatian dalam pengelolaan bendungan. Faisal menyebutkan, pemanfaatan instrumen pemantauan dan informasi geofisika diperlukan untuk mendukung keselamatan infrastruktur, terutama dalam mengidentifikasi potensi risiko kegempaan.
BMKG memiliki tenaga teknis dan ahli instrumentasi yang bertugas memastikan peralatan pengamatan berfungsi dengan baik, termasuk melakukan pemeliharaan dan perbaikan apabila ditemukan gangguan.
Ia juga mencontohkan pemanfaatan instrumen untuk mendukung kajian mikrozonasi dan pemantauan aktivitas kegempaan. Keberadaan sensor di sekitar bendungan dapat membantu menyediakan informasi geofisika sebagai bahan pertimbangan dalam mengantisipasi potensi risiko.
Faisal turut menyinggung keberadaan stasiun geofisika di kawasan Bendungan Sutami dan Lahor yang telah dibangun sejak masa pembangunan bendungan.
“BMKG memiliki investasi dalam pemasangan berbagai sensor dan peralatan pengamatan. Kami berharap peralatan serta informasi yang tersedia dapat dimanfaatkan dengan baik dan dilibatkan dalam pengelolaan bendungan. Kami juga memiliki tenaga teknis yang siap mendukung pemeliharaan dan perbaikan peralatan agar tetap berfungsi,” tegasnya.
Melalui pemanfaatan informasi MKG, dukungan teknologi pengamatan, serta kolaborasi dengan para pengelola bendungan, BMKG berharap pengambilan keputusan dalam pengelolaan sumber daya air semakin berbasis data dan mempertimbangkan potensi risiko.
Sinergi tersebut diharapkan dapat menjaga keandalan infrastruktur bendungan, mengoptimalkan ketersediaan air, serta meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi dampak perubahan iklim dan potensi bencana.
