TVRI News, Jakarta
Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menegaskan pemerintah memperkuat langkah antisipasi menghadapi potensi fenomena El Nino melalui pengamanan pasokan air dan peningkatan infrastruktur irigasi guna menjaga ketahanan pangan nasional.
Menurut Dody, dampak El Nino tidak hanya berpotensi menyebabkan kekeringan pada lahan pertanian, tetapi juga dapat mengganggu layanan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) serta mengurangi ketersediaan air di sejumlah bendungan.
“Untuk mengantisipasi El Nino, kami membentuk satgas. Karena yang terdampak tidak hanya irigasi dan sawah yang kekeringan, tetapi mungkin di beberapa titik SPAM dan bendungan juga akan mengalami kekeringan,” ujar Dody dalam keterangan yang dikutip, Sabtu, 20 Juni 2026.
Ia menjelaskan, satuan tugas tersebut melibatkan berbagai unit kerja di lingkungan Kementerian PU agar penanganan dampak kekeringan dapat dilakukan secara terpadu dan lebih efektif.
Selain membentuk satgas, Kementerian PU juga telah menjalankan berbagai langkah mitigasi sejak awal tahun. Salah satunya melalui program pengeboran air tanah dalam di sejumlah daerah yang selama ini rawan mengalami kekeringan.
“Dari awal tahun teman-teman SDA sudah melakukan program pengeboran dalam di beberapa titik yang selama ini kita lihat sebagai titik kekeringan di seluruh Indonesia,” katanya.
Beberapa wilayah yang menjadi prioritas antara lain Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, serta sejumlah daerah di Nusa Tenggara Timur yang kerap mengalami krisis air saat musim kemarau.
Di sektor pertanian, Dody menekankan pentingnya pembangunan jaringan irigasi tersier agar distribusi air ke lahan pertanian dapat berlangsung lebih optimal. Menurutnya, penyediaan sumber air harus dibarengi dengan sistem distribusi yang memadai agar manfaatnya dapat dirasakan petani secara maksimal.
“Saya minta selain melakukan pengeboran air dalam, khusus untuk air yang diperuntukkan bagi irigasi sawah maupun kebun, wajib juga dibuat jaringan irigasi tersier,” tegasnya.
Penguatan jaringan irigasi tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2025 tentang percepatan pembangunan, peningkatan, rehabilitasi, serta operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi untuk mendukung program swasembada pangan.
Kementerian PU juga memperkuat sinergi dengan Kementerian Pertanian dalam pendataan dan pembangunan jaringan irigasi secara bersamaan. Langkah ini dilakukan untuk menghasilkan perencanaan yang lebih akurat dan memastikan program pembangunan irigasi dapat dilaksanakan lebih cepat dan tepat sasaran.
“Kita bersepakat dengan Kementerian Pertanian bahwa pelaksanaan Inpres Irigasi dilakukan bersamaan dengan pendataan irigasi daerah. Dengan begitu, pekerjaan dapat dilakukan lebih awal dan lebih presisi untuk mendukung terwujudnya swasembada pangan,” ujar Dody.
Melalui penguatan infrastruktur air dan irigasi tersebut, pemerintah berharap produktivitas pertanian tetap terjaga di tengah ancaman perubahan iklim sekaligus memastikan kebutuhan air masyarakat tetap terpenuhi.
