TVRINews, Jakarta
Kementerian Koperasi (Kemenkop) menjalin sinergi dengan Asosiasi Pemasok Energi, Mineral, dan Batubara Indonesia (Aspebindo) untuk mendukung kemandirian dan swasembada energi nasional. Kolaborasi tersebut diarahkan pada pemberdayaan koperasi, khususnya Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), agar dapat berperan dalam rantai pasok dan pengelolaan energi berbasis masyarakat.
Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono mengatakan, pengembangan KDKMP membuka peluang bagi koperasi untuk mengambil peran lebih besar dalam pemerataan akses energi, terutama di wilayah pedesaan dan pelosok.
Menurut Ferry, masih terdapat sejumlah desa yang belum menikmati jaringan listrik, daerah dengan keterbatasan akses internet, hingga wilayah pesisir yang belum memiliki stasiun pengisian bahan bakar solar untuk nelayan.
"Hal ini tentunya perlu dipikirkan oleh kita semua termasuk oleh ASPEBINDO (Asosiasi Pemasok Energi, Mineral, dan Batubara Indonesia) dalam forum ini, bagaimana caranya kita bisa punya satu metodologi yang sama menghitung tingkat elektrifikasi kita, penyediaan akses-akses internet ke desa-desa dan lain sebagainya" ujar Ferry Juliantono dalam keterangan yang diterima tvrinews melalui rilis Kemenkop, Jumat, 30 Oktober 2026.
Ferry menilai, keterlibatan koperasi dalam pengelolaan sumber daya alam, termasuk sektor pertambangan, masih perlu dioptimalkan. Meskipun regulasi telah memberikan ruang bagi koperasi untuk mengelola mineral dan batu bara, pelaksanaannya masih menghadapi kendala teknis, perizinan, dan kapasitas tata kelola.
"Secara filosofis dan ideologis, koperasi adalah badan usaha yang bisa sama-sama dengan swasta dan BUMN memberikan andil terbaik untuk perekonomian nasional, termasuk dalam pengelolaan energi dan mineral, lanjutnya.
Untuk mengatasi persoalan operasional dan praktik penambangan ilegal pada sumur minyak rakyat serta idle well, Kemenkop mendorong para pengelola untuk berkonsolidasi melalui wadah koperasi resmi. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan legalitas dan transparansi pengelolaan sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar.
Di sisi lain, Kemenkop juga mengembangkan pemanfaatan energi terbarukan melalui kerja sama dengan Pertamina Patra Niaga. Salah satu program yang dijalankan adalah pengumpulan minyak goreng bekas atau used cooking oil oleh KDKMP untuk selanjutnya diolah menjadi bahan bakar penerbangan ramah lingkungan atau sustainable aviation fuel.
"Kemarin saya baru saja meresmikan koperasi yang mengelola minyak jelantah di Purwokerto dan ternyata itu bisa dikelola oleh Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih untuk dikumpulkan lalu diserahkan ke Pertamina menjadi avtur," ucapnya.
Selain itu, Kemenkop bekerja sama dengan PT Pertamina New and Renewable Energy (NRE) mengembangkan proyek percontohan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) mikro berkapasitas di bawah 1 Megawatt (MW). Program tersebut menjadi bagian dari upaya mendukung target pembangunan PLTS berkapasitas 100 Gigawatt (GW) yang dicanangkan pemerintah, terutama untuk memperluas akses listrik di daerah terpencil.
Salah satu proyek tersebut telah diresmikan di Desa Sembur Laut, Pulau Galang, Kepulauan Riau. PLTS berkapasitas 1 MW itu memasok kebutuhan listrik untuk sejumlah fasilitas pendukung aktivitas masyarakat, mulai dari cold storage, pabrik es batu, hingga Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN).
Dalam pengembangan program tersebut, Ferry mengharapkan dukungan Aspebindo untuk menyusun metodologi bersama terkait tingkat elektrifikasi nasional serta mendorong harmonisasi regulasi dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
"Kami siap untuk membuat model piloting di beberapa tempat yang bisa bekerja sama dengan Aspebindo semua untuk meningkatkan pengembangan energi di Indonesia. Saya rasa program pembangunan PLTS dengan kapasitas 1 MW ke bawah ini bisa kita kerja samakan dengan Aspebindo," tambahnya.
Sementara itu, Ketua Umum Aspebindo Anggawira menyatakan komitmen organisasinya untuk mengawal kebijakan pemerintah di sektor energi melalui edukasi dan advokasi. Aspebindo juga siap memberikan pendampingan dalam membuka akses pasar dan kemitraan, baik di dalam maupun luar negeri, serta memperkuat rantai pasok nasional.
"Saat ini ada program KDKMP hingga MBG (Makan Bergizi Gratis), ini adalah memperkuat rantai pasok sehingga perlu kita akselerasi," pungkasnya.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno dan Deputi Bidang Kebijakan Pembangunan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Nunung Nuryartono.
Melalui kolaborasi tersebut, Kemenkop berharap koperasi dapat menjadi salah satu penggerak pengembangan energi nasional sekaligus memperluas pemerataan akses energi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di berbagai daerah.
