TVRINews, Nunukan
Pemerintah pusat perkuat kedaulatan dan ekonomi perbatasan melalui percepatan pembangunan PLBN Long Midang di Nunukan.
Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI mempercepat rencana pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Long Midang di Kecamatan Krayan, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Langkah ini diambil guna memperkuat kedaulatan negara, meningkatkan pengawasan, serta mengoptimalkan layanan publik di kawasan perbatasan yang memiliki mobilitas tinggi.
Komitmen tersebut ditunjukkan melalui peninjauan langsung ke lokasi rencana pembangunan oleh Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara BNPP RI, Nurdin, didampingi Asisten Deputi Pengelolaan Lintas Batas Negara BNPP RI, Siti Metrianda Akuan, bersama jajaran Kementerian Pekerjaan Umum (PU).
Nurdin menjelaskan bahwa pembangunan PLBN Long Midang sudah menjadi kebutuhan mendesak mengingat tingginya aktivitas perlintasan orang dan barang setiap harinya. Berdasarkan data, jumlah pelintas di wilayah ini mencapai 1.000 hingga 3.000 orang per bulan dengan pergerakan kendaraan rata-rata 20 unit per hari.
Di sisi seberang, Pos Kawalan Imigresen Ba’ Kelalan di wilayah Malaysia juga telah beroperasi secara aktif.
“Pembangunan PLBN Long Midang menjadi semakin mendesak karena aktivitas orang dan barang telah berlangsung setiap hari. Negara harus hadir dengan pelayanan dan sistem pengawasan lintas batas yang terpadu,” ujar Nurdin dalam keterangan tertulis, dikutip Jumat, 24 Juli 2026.
Nurdin menambahkan, PLBN Long Midang nantinya akan menerapkan Sistem Gerbang Negara Indonesia (SGNI) yang mengintegrasikan fungsi kepabeanan, keimigrasian, karantina, dan keamanan (Customs, Immigration, Quarantine, and Security/CIQS) dengan fasilitas logistik serta perdagangan publik.
Tantangan Geografis dan Solusi Logistik
Dalam peninjauan tersebut, tim gabungan juga mengevaluasi ketersediaan material konstruksi di wilayah Krayan. Mengingat karakteristik geografis Krayan berada di kawasan pegunungan dengan akses logistik yang terbatas, pemerintah terus berkoordinasi untuk mencari solusi terbaik agar proses pembangunan dapat berjalan cepat tanpa melanggar regulasi.
Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) Kabupaten Nunukan, Robby Nahak Serang, menyambut baik langkah proaktif pemerintah pusat ini.
“Kehadiran BNPP menunjukkan perhatian pemerintah pusat terhadap percepatan pembangunan kawasan perbatasan di Kabupaten Nunukan. Ini merupakan tahapan penting agar realisasi pembangunan dapat segera terwujud,” kata Robby.
Proyeksi Ekonomi dan Perdagangan
Selain memperkuat pertahanan dan keamanan, keberadaan PLBN Long Midang diproyeksikan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru. Infrastruktur ini diharapkan mampu mendongkrak distribusi komoditas unggulan lokal khas Krayan, seperti beras Adan dan garam gunung, sekaligus memperkuat jalur perdagangan legal dengan kawasan Ba’ Kelalan, Malaysia.
Dengan pendekatan pembangunan yang terintegrasi bersama tata ruang wilayah, BNPP optimis PLBN Long Midang tidak hanya berfungsi sebagai gerbang kedaulatan, tetapi juga menjadi simpul kemajuan dan kesejahteraan bagi masyarakat di wilayah terdepan Indonesia.
