TVRINews, Jakarta
Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM), A. Muhaimin Iskandar memperkuat sinergi dengan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Sugiono untuk mempercepat pengentasan kemiskinan melalui pendidikan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Muhaimin mengatakan, terdapat dua strategi utama dalam pengentasan kemiskinan, yakni memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan serta mendorong kemandirian ekonomi masyarakat agar tidak terus bergantung pada bantuan pemerintah. Hal itu disampaikannya dalam rapat koordinasi bersama Sugiono di Kantor Kemenko PM, Jakarta, Rabu, 21 Oktober 2026.
"Kalau kita bicara pengentasan kemiskinan, ada dua hal strategis yang harus kita dorong bersama. Pertama, memutus mata rantai kemiskinan melalui pendidikan. Kedua, mengatasi kemiskinan melalui pemberdayaan, supaya masyarakat tidak terus-menerus bergantung pada bantuan, tetapi bisa mandiri dan menjadi pelaku ekonomi," ujar Muhaimin dalam keterangan tertulis, dikutip dari siaran pers yang diterima tvrinews.com, Rabu, 21 Oktober 2026.
Menurut Muhaimin, pendidikan harus menjadi jalan menuju kemandirian, bukan sekadar menghasilkan lulusan berijazah. Karena itu, kurikulum pendidikan menengah dan vokasi perlu diselaraskan dengan kebutuhan dunia kerja agar lulusan memiliki keterampilan yang relevan.
Pemerintah juga mendorong penguatan program SMK Global untuk mempersiapkan lulusan bekerja di luar negeri melalui pelatihan kompetensi dan fasilitasi akses pasar kerja.
Di sektor ekonomi, Kemenko PM mendorong penciptaan 10 juta pengusaha baru serta peningkatan kelas usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Perguruan tinggi dinilai memiliki peran strategis dalam mencapai target tersebut melalui pengembangan kewirausahaan mahasiswa, pendampingan calon pengusaha, dan kolaborasi dengan dunia usaha.
Muhaimin menambahkan, pemberdayaan UMKM perlu dilakukan secara menyeluruh dari hulu hingga hilir. Sinergi lintas kementerian dibutuhkan agar potensi usaha masyarakat dapat berkembang menjadi kegiatan ekonomi yang berkelanjutan.
Selain itu, pemerintah mendorong optimalisasi aset badan usaha milik negara (BUMN) yang belum dimanfaatkan untuk membuka ruang usaha dan pemasaran bagi UMKM. Aset tersebut dapat dikembangkan menjadi pasar rakyat maupun ruang promosi produk lokal.
Kemudian, Muhaimin juga menegaskan bahwa anggaran pemberdayaan masyarakat harus tetap dijaga di tengah kebijakan efisiensi. Menurutnya, anggaran tersebut merupakan investasi untuk meningkatkan keterampilan, membuka peluang kerja, dan memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat.
"Efisiensi kiranya tidak menghapus paket-paket kebijakan pemberdayaan di berbagai kementerian," katanya.
Pemberdayaan masyarakat, lanjut Muhaimin, juga perlu menjadi bagian dari upaya pemulihan pascabencana. Penanganan masyarakat terdampak tidak cukup hanya melalui bantuan darurat, tetapi harus dilanjutkan dengan pemulihan mata pencaharian, dukungan terhadap usaha masyarakat, dan penguatan kembali aktivitas ekonomi melalui koordinasi lintas kementerian.
Sementara itu, Sugiono menyambut baik penguatan sinergi antara Kemenko PM dan Kemenko PMK. Ia menegaskan, kedua kementerian memiliki tujuan yang sejalan dalam mendukung agenda prioritas Presiden.
"Pada intinya, dua kementerian koordinator kita ini bergerak dalam satu tarikan napas. Tujuan besarnya sama, yaitu menghilangkan kemiskinan dan menghilangkan kelaparan. Karena itu, tentu dibutuhkan sinergi dan saling mendukung agar program-program pemerintah bisa berjalan dengan sebaik-baiknya," ucap Sugiono.
