TVRINews, Jakarta
Wakil Kepala Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN) Mayjen TNI Sriyanto, mengatakan, saat ini pihaknya telah menargetkan akan melakukan perbaikan dan pemenuhan kebutuhan sekitar 7.000 sumur bor di lahan gambut dapat diselesaikan pada 2027.
Di mana, kata dia langkah ini dilakukan untuk memperkuat upaya pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Selain itu, pihaknya juga telah melakukan peninjauan ke sejumlah daerah untuk mempelajari kondisi di lapangan sekaligus mengidentifikasi kebutuhan penanganan ekosistem gambut.
Lebih lanjut, ia menerangkan jika sejak awal BPGMN dibentuk pihaknya telah mengunjungi sejumlah wilayah, antara lain Palembang, Demak, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Tengah. Kunjungan tersebut dilakukan untuk mempelajari permasalahan serta mengumpulkan data dan dokumentasi sebagai dasar penyusunan program kerja.
Berdasarkan hasil identifikasi awal, hampir 7.000 sumur bor yang dibutuhkan di kawasan gambut dilaporkan mengalami kerusakan. BPGMN pun menyiapkan langkah perbaikan dengan mengoptimalkan sumber daya yang tersedia, termasuk melibatkan TNI.
“Jadi jumlahnya yang sudah kita identifikasi hampir 7.000 sumur bor. Nah, itu sudah kita identifikasi juga kondisinya, kemudian sumber daya yang kita miliki, pelibatan TNI,” ujar Sriyanto usai menghadiri rapat Kabinet Paripurna di Istana Negara pada Rabu, 21 Oktober 2026.
Selain itu, ia menyebut jika pelibatan pelibatan TNI ini nantinya akan dilakukan melalui satuan yang memiliki personel dan peralatan pendukung, termasuk alat berat, untuk membantu pembangunan sumur bor dan sekat kanal di berbagai daerah.
Selain sumur bor, BPGMN juga memetakan kondisi sekat kanal dan infrastruktur pendukung pengelolaan tata air gambut. Hasil identifikasi menunjukkan sebagian infrastruktur masih dalam kondisi baik, mengalami kerusakan ringan, hingga belum tersedia sama sekali.
BPGMN juga menargetkan pembangunan dan perbaikan sekat kanal serta infrastruktur pendukung tersebut dapat diselesaikan paling lambat pertengahan 2028. Sriyanto menyebut, target itu berpeluang tercapai lebih cepat apabila melibatkan perusahaan pemegang konsesi melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR).
Untuk memperkuat koordinasi, BPGMN juga akan menggelar konsolidasi nasional di Palembang pada pekan berikutnya. Kegiatan yang direncanakan berlangsung selama dua hari tersebut akan membahas penyamaan persepsi sekaligus aspek teknis pelaksanaan program di lapangan.
Dalam kegiatan itu, BPGMN juga akan menyosialisasikan sistem integrasi data yang menggabungkan informasi dari sejumlah instansi, antara lain BMKG, Kementerian ATR/BPN, Kementerian Kehutanan, serta Kementerian Lingkungan Hidup.
Menurut Sriyanto, integrasi data diperlukan agar pemantauan kondisi ekosistem gambut dapat dilakukan secara lebih terpadu. Dengan demikian, titik permasalahan, kondisi kerusakan, dan langkah penanganan dapat diidentifikasi secara lebih tepat sesuai kondisi di lapangan.
Sriyanto menyebut pengembangan sistem tersebut telah mencapai sekitar 80 persen dan akan dimintakan validasi dari para ahli sebelum disosialisasikan kepada para pemangku kepentingan.
Sistem itu nantinya juga dirancang untuk memberikan rekomendasi mitigasi, termasuk menentukan instansi yang perlu menindaklanjuti persoalan tertentu melalui surat atau rekomendasi yang dapat dihasilkan langsung dari sistem.
BPGMN berharap integrasi data, perbaikan infrastruktur gambut, serta kolaborasi lintas sektor dapat memperkuat upaya pencegahan karhutla dan menjaga ekosistem gambut agar tetap berfungsi optimal.
