TVRINews, Jakarta
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan pemerintah akan menindak tegas korporasi yang terbukti melanggar hukum dalam kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Pemerintah juga terus mengoptimalkan upaya pengendalian kebakaran di tengah berbagai kendala di lapangan.
“Tapi kita sama-sama melakukan pengendalian, mitigasi kebakaran hutan dan lahan ini agar tidak berdampak lebih buruk dengan segala cara. Termasuk di antaranya, kalau memang ada korporasi yang terlibat, pemerintah Indonesia tidak akan segan-segan menindak tegas,” ujar Tito dalam keterangan tertulis yang dikutip oleh tvrinews.com, Rabu, 21 Oktober 2026.
Tito menjelaskan salah satu kendala utama dalam penanganan karhutla adalah pemadaman di lahan gambut yang membutuhkan air dalam jumlah besar. Kondisi tersebut membuat proses pemadaman lebih sulit, terutama ketika sumber air terbatas akibat musim kemarau.
Sehingga, ketersediaan hujan, baik secara alami maupun melalui modifikasi cuaca, menjadi faktor penting untuk membantu mengatasi kebakaran. Namun, upaya modifikasi cuaca belum dapat berjalan optimal karena terbatasnya awan potensial yang dapat digunakan untuk memicu hujan.
“Sekarang hambatannya apa? Kalau seandainya benih awannya enggak ada, sehingga tidak terjadi hujan alami maupun hujan buatan yang dicoba, itu hambatan,” kata Tito.
Selain keterbatasan hujan, akses terhadap sumber air dalam volume besar juga menjadi tantangan dalam pemadaman kebakaran di lahan gambut. Kondisi tersebut membuat pemerintah perlu mencari alternatif untuk meningkatkan efektivitas pemadaman.
Salah satu upaya yang dilakukan adalah menggunakan bahan kimia berupa surfaktan untuk membantu proses pemadaman dengan kebutuhan air yang lebih sedikit.
“Dengan bahan itu, dengan jumlah air yang kecil, yang lebih sedikit, dia mampu untuk mendinginkan dan meredakan, mematikan [kebakaran di] lahan gambut. Nah, itu adalah salah satu upaya di tengah kesulitan air hujan, alami, maupun modifikasi cuaca,” ucap Tito.
Tito berharap berbagai langkah penanganan yang melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat dapat segera meredakan karhutla di sejumlah wilayah.
Ia juga berharap ketersediaan awan potensial meningkat sehingga upaya modifikasi cuaca dapat kembali dioptimalkan untuk membantu pemadaman kebakaran.
