TVRINews, Jakarta
Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto resmi melakukan pemutakhiran terhadap program kerja pemerintah tahun 2025.
Perubahan itu dituangkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 yang mulai berlaku sejak diundangkan pada 30 Juni 2025.
Salah satu poin yang menjadi sorotan adalah adanya penambahan agenda kenaikan gaji untuk pejabat negara. Dalam beleid terbaru, Prabowo tidak hanya menegaskan kenaikan penghasilan bagi ASN, TNI, dan Polri, tetapi juga memasukkan pejabat negara sebagai penerima kebijakan tersebut.
Jika merujuk pada aturan sebelumnya, yakni Perpres Nomor 109 Tahun 2024, rencana kenaikan gaji pejabat negara belum tercantum. Namun kini, dalam lampiran Perpres 79/2025, secara eksplisit tertulis:
"Menaikkan gaji ASN (terutama guru, dosen, tenaga kesehatan, dan penyuluh), TNI/Polri, dan pejabat negara," tulisnya.
Selain soal gaji, Presiden Prabowo juga menetapkan pembentukan Badan Penerimaan Negara (BPN) sebagai salah satu program prioritas.
Target baru pun ditetapkan, yakni meningkatkan rasio penerimaan negara hingga 23 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Sebelumnya, target tersebut hanya sebatas optimalisasi penerimaan negara tanpa angka pasti.
Secara keseluruhan, terdapat delapan program yang digadang-gadang sebagai Hasil Terbaik Cepat pada 2025. Program tersebut meliputi:
1. Penyediaan Makan Bergizi Gratis (MBG) di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk balita dan ibu hamil.
2. Pemeriksaan kesehatan gratis, penuntasan TBC, dan pembangunan rumah sakit berkualitas di kabupaten.
3. Peningkatan produktivitas pertanian melalui lumbung pangan desa, daerah, hingga nasional.
4. Pembangunan sekolah unggul terintegrasi di tiap kabupaten serta renovasi sekolah yang rusak.
5. Kelanjutan program kartu kesejahteraan sosial dan kartu usaha untuk menghapus kemiskinan absolut.
6. Kenaikan gaji ASN, TNI/Polri, dan pejabat negara.
7. Pembangunan infrastruktur desa/kelurahan, penyaluran BLT, serta penyediaan rumah murah bersanitasi baik bagi generasi muda dan masyarakat berpenghasilan rendah.
8. Pendirian BPN dan peningkatan rasio penerimaan negara terhadap PDB hingga 23 persen.
