TVRINews, Jakarta
Pemerintah Indonesia mempercepat penyusunan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) terkait penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) dengan Prefektur Miyazaki, Jepang. Langkah ini dilakukan untuk memperkuat kerja sama penempatan tenaga kerja terampil di berbagai sektor formal.
Hal tersebut dibahas dalam pertemuan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Mukhtarudin dengan delegasi Pemerintah Prefektur Miyazaki yang dipimpin Gubernur Kohno Shunji di Kantor Kementerian P2MI, Jakarta, Selasa, 12 Mei 2026.
Mukhtarudin mengatakan, MoU tersebut nantinya akan mencakup sejumlah poin penting, mulai dari promosi pendidikan bahasa dan budaya Jepang, pembentukan pusat konsultasi dan sistem berbagi informasi, hingga monitoring dan evaluasi kerja sama secara berkala.
"Kami berharap MoU ini segera terealisasi dan diikuti dengan Plan of Action yang konkret. Saat ini pemerintah sedang menyiapkan 500 ribu pekerja terampil melalui program upskilling mulai 2026 hingga 2029," ujar Mukhtarudin dalam keterangan tertulis, dikutip dari siaran pers yang diterima tvrinews.com, Selasa, 12 Mei 2026.
Lebih lanjut ia menegaskan, pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto terus memperkuat pelindungan PMI sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar mampu mengisi kebutuhan tenaga kerja formal dan skilled worker di pasar global.
Menurut Mukhtarudin, Prefektur Miyazaki memiliki peluang besar bagi PMI, khususnya di sektor manufaktur, pertanian, kesehatan atau caregiver, serta hospitality dan perhotelan.
Berdasarkan data Sisko-P2MI, sejak Januari 2025 hingga 8 Mei 2026 tercatat sebanyak 30.835 PMI telah ditempatkan ke Jepang. Dari jumlah tersebut, 105 pekerja di antaranya ditempatkan di Prefektur Miyazaki.
Sementara itu, Gubernur Miyazaki Kohno Shunji menyambut positif rencana percepatan penandatanganan MoU tersebut. Ia menilai kerja sama formal itu penting untuk memberikan kepastian hukum dan kenyamanan bagi pekerja migran Indonesia di wilayahnya.
"Saya pribadi sangat senang mendengar usulan MoU ini dan ingin agar prosesnya berjalan secepat mungkin. Ini adalah langkah awal yang sangat penting untuk mempererat pertukaran sumber daya manusia antara Indonesia dan Jepang," kata Kohno Shunji.
Ia menjelaskan Prefektur Miyazaki saat ini menghadapi tantangan serius berupa penurunan populasi yang berdampak pada kekurangan tenaga kerja di berbagai sektor layanan publik dan industri.
"Populasi kami sekitar 1 juta jiwa, dengan jumlah warga asing sebanyak 10 ribu orang dan sekitar 3 ribu di antaranya merupakan warga negara Indonesia," jelasnya.
Melalui percepatan kerja sama ini, pemerintah berharap hubungan ketenagakerjaan Indonesia dan Jepang semakin kuat sekaligus membuka peluang lebih luas bagi PMI terampil untuk bekerja di sektor formal dengan pelindungan yang lebih baik.
