TVRINews, Jakarta
Pemerintah menganggarkan belanja negara sebesar Rp4.097,2 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Anggaran tersebut mengalami kenaikan sebesar 3,9 persen jika dibandingkan dengan outlook APBN 2026 yang tercatat sebesar Rp3.942,5 triliun.
Plt. Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan Ferry Ardiyanto menegaskan bahwa alokasi belanja tersebut akan dikelola secara prudent dan efisien guna menjaga postur anggaran tetap sehat.
"Kami dari pemerintah selalu menjaga APBN agar prudent dan sustainable. Jadi beberapa hal, terkait dengan optimalisasi pendapatan, kemudian belanja yang berkualitas, diarahkan untuk APBN yang sehat, kredibel, dan berkelanjutan," jelas Ferry dalam konferensi pers, Rabu, 19 Agustus 2026.
Belanja negara dalam RAPBN 2027 difokuskan untuk menyokong delapan Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) yang di antaranya mencakup kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, kesehatan, hilirisasi, hingga penguatan ekonomi kerakyatan.
Di sektor SDM dan perlindungan sosial, pemerintah mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar Rp820,9 triliun atau 20,03 persen dari total belanja, serta alokasi perlindungan sosial (perlinsos) sebesar Rp549,9 triliun. Anggaran ini disiapkan untuk mendukung program KIP Kuliah, Program Indonesia Pintar (PIP), renovasi sekolah, PKH, hingga bantuan pangan.
"Seperti disampaikan oleh Bapak Presiden bahwa APBN 2027 didesain tetap ekspansif, secara kolaboratif, terukur, dan terarah untuk mendorong ekonomi yang tumbuh lebih tinggi dan kesejahteraan yang lebih cepat," jelasnya.
Melalui pengalokasian anggaran yang terarah, pemerintah menargetkan penurunan tingkat kemiskinan menjadi 6 hingga 6,5 persen, rasio gini pada kisaran 0,362 hingga 0,367, serta kemiskinan ekstrem mencapai nol persen pada 2027.
"Kami juga berharap tingkat pengangguran terbuka menurun, indeks modal manusia meningkat, indeks kesejahteraan petani, proporsi penciptaan lapangan kerja formal, dan indeks kualitas lingkungan hidup meningkat," imbuh dia.
Sementara itu, defisit anggaran dalam RAPBN 2027 ditekan menjadi Rp671,2 triliun atau 2,40 persen terhadap PDB, lebih rendah dari outlook APBN 2026 sebesar 2,85 persen. Pembiayaan defisit akan dikelola secara prudent melalui diversifikasi sumber dan manajemen utang yang berkelanjutan.
"Kami berharap pembiayaan defisit anggaran ini akan dilakukan secara prudent, inovatif, dan berkelanjutan melalui pengeluaran utang yang hati-hati," katanya.
