TVRINews – Ende, NTT
Pemerintah percepat validasi data rumah rusak akibat gempa magnitudo 7,7 di Flores, NTT.
Pemerintah pusat melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menegaskan komitmennya untuk memulihkan akses tempat tinggal warga yang terdampak gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 di wilayah Flores, Nusa Tenggara Timur.
Kunjungan langsung Kepala BNPB, Letjen TNI Suharyanto, ke Desa Peozaka Ramba pada Rabu 19 Agustus 2026, salah satunya untuk memastikan distribusi bantuan tepat sasaran dan memenuhi kebutuhan dasar penyintas.
Medan yang menantang, dengan akses jalan berbatu dan berbukit, tidak menghalangi upaya pemerintah untuk meninjau kondisi masyarakat secara langsung di lapangan. Dalam dialognya, Suharyanto mengimbau warga agar tetap waspada terhadap potensi gempa susulan dan menahan diri untuk tidak memasuki hunian yang telah mengalami kerusakan struktural.
"Kalau rumah sudah rusak, jangan dipaksakan untuk masuk. Kita tidak pernah tahu kapan gempa susulan terjadi. Yang paling penting sekarang adalah keselamatan Bapak dan Ibu semua," ujar Suharyanto di hadapan warga terdampak.
BNPB telah merancang skema bantuan perbaikan yang disesuaikan dengan tingkat kerusakan bangunan: Rp15 juta untuk kategori rusak ringan dan Rp30 juta untuk rusak sedang. Sementara itu, bagi bangunan dengan kerusakan berat, pemerintah memfasilitasi pembangunan hunian tetap (huntap) yang lebih permanen.
Sembari menunggu proses tersebut, penyintas diberikan opsi antara Dana Tunggu Hunian (DTH) sebesar Rp600 ribu per bulan atau menempati hunian sementara (huntara) yang disediakan negara.
Suharyanto menyoroti pentingnya akurasi pendataan di tingkat pemerintah daerah Kabupaten Ende. Ia secara tegas meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) untuk segera menuntaskan verifikasi lapangan agar proses penyaluran bantuan dapat berjalan tanpa hambatan birokrasi.
"Kita ingin bantuan ini segera sampai kepada masyarakat. Karena itu, pendataan jangan sampai lambat. Pastikan tidak ada warga terdampak yang terlewat dan tidak ada data yang keliru," tegasnya.
Kunjungan ini diakhiri dengan penyerahan bantuan logistik serta perhatian khusus bagi anak-anak di pengungsian melalui pemberian bingkisan dukungan moril. Berdasarkan data siaran pers resmi BNPB 19 Agustus 2026, pemerintah berjanji akan melakukan pendampingan berkelanjutan hingga seluruh proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascagempa tuntas dilaksanakan.
