TVRINews, Jakarta
Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menegaskan bahwa perubahan peringkat kesejahteraan atau desil dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) tidak serta-merta membuat penerima bantuan sosial (bansos) langsung dicoret. Proses pemutakhiran data sosial bersifat dinamis dan dilakukan secara berkala untuk memastikan penyaluran bantuan tepat sasaran.
Gus Ipul menjelaskan, DTSEN merupakan hasil konsolidasi berbagai sumber data yang distandardisasi dan diperingkatkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Sesuai Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025, BPS bertindak sebagai pengelola data tunggal, sedangkan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah berperan dalam proses pemutakhiran.
“Ini adalah pemeringkatan relatif karena setiap hari data ini dinamis sekali. Setiap hari ada yang meninggal, setiap hari ada yang lahir, setiap hari ada yang pindah tempat, setiap hari ada yang menikah, setiap hari ada yang naik kelas, setiap hari ada yang turun kelas,” kata Gus Ipul di Jakarta, Sabtu, 5 September 2026.
Menurutnya, perubahan peringkat dapat terjadi seiring pemutakhiran kondisi sosial ekonomi masyarakat maupun data pendukung dari pemerintah.
“Kalau sekarang itu ada lonjakan-lonjakan, ini sedang diperbaiki, sedang dimutakhirkan. Mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama desil-desilnya atau pemeringkatannya sesuai dengan ukuran yang telah ditetapkan,” ujarnya.
Masyarakat dapat ikut memperbaiki data melalui SIKS-NG oleh operator desa atau dinas sosial, serta platform Cek Bansos, ground check, call center, WhatsApp Lapor Bansos, Cek DTSEN, dan Perlindungan Sosial (Perlinsos). Petugas lapangan seperti pendamping PKH, petugas BPS, dan pemerintah daerah turut melakukan verifikasi faktual.
“Jika sekarang ditemukan desil yang kurang tepat, bukan berarti kemudian bansosnya dicoret karena masih ada masa sanggah, masa pemutakhiran untuk kemudian akan disalurkan pada tiga bulan berikutnya,” jelas Gus Ipul.
Ia membantah isu pencoretan langsung serta menegaskan penetapan penerima dilakukan setiap tiga bulan sekali.
“Tidak serta-merta jika sekarang ditemukan desil 10 kemudian bansosnya dicoret, bansosnya tidak disalurkan. Itu menurut saya informasi yang salah,” tegasnya.
Proses pemutakhiran DTSEN menggunakan lebih dari 40 variabel pengukur yang divalidasi oleh BPS. Pemerintah membuka akses penuh bagi masyarakat untuk memberikan masukan maupun sanggahan.
“Pemerintah terbuka sesuai arahan dari Bapak Presiden. Kita ingin data ini memang makin akurat dan untuk keperluan itu membuka partisipasi masyarakat,” kata Gus Ipul.
Masyarakat dapat melaporkan penerima yang dinilai tidak layak maupun mengusulkan warga kurang mampu yang belum mendapatkan bantuan.
“Kalau ada keluarga atau penerima manfaat yang tidak berhak malah menerima, itu bisa dibantu melalui proses pemutakhiran lewat saluran-saluran yang ada. Atau sebaliknya, mereka layak tapi belum mendapatkan bantuan. Mari kita bantu, mari kita berpartisipasi secara bersama-sama,” ujarnya.
Selain itu, Kemensos mengembangkan digitalisasi bansos melalui aplikasi Perlinsos agar proses pengusulan semakin transparan dan terhubung langsung dengan data pemerintah.
“Yang baru dari digitalisasi bansos ini adalah nantinya masyarakat bisa langsung usul tetapi yang menjawab yaitu mesin, yang menjawab adalah aplikasi yang sudah disiapkan,” katanya.
Sistem digital tersebut telah diuji coba di Banyuwangi dan kini diperluas ke 42 kabupaten/kota guna memperbaiki akurasi penyaluran bantuan di masa mendatang.
“Jujur harus diakui data-data kita sebelum ini memang tidak akurat sehingga banyak sekali subsidi sosial dan bantuan sosial yang tidak tepat sasaran,” pungkas Gus Ipul.
