TVRINews, Jakarta
Kementerian Pekerjaan Umum (PU) memperkuat program pengendalian sampah melalui pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R). Penguatan tersebut ditandai dengan kenaikan alokasi anggaran program padat karya TPS3R pada 2027 hingga 138,6 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan, program padat karya tidak hanya ditujukan untuk membangun infrastruktur, tetapi juga memberikan dampak langsung terhadap perekonomian masyarakat.
“Program IBM ini memiliki multiplier effect yang besar. Selain menghasilkan infrastruktur, juga memberikan penghasilan langsung kepada masyarakat melalui skema padat karya, sehingga mampu menggerakkan ekonomi lokal,” kata Dody dalam keterangan tertulis, Sabtu, 5 September 2026.
Pada 2027, anggaran program padat karya TPS3R dialokasikan sebesar Rp95,11 miliar untuk pembangunan di 136 lokasi. Angka tersebut meningkat signifikan dibandingkan alokasi 2026 sebesar Rp39,91 miliar untuk 56 lokasi.
Peningkatan anggaran ini menjadi bagian dari upaya Kementerian PU memperkuat pengelolaan sampah dari tingkat masyarakat. Melalui TPS3R, masyarakat didorong mengurangi sampah sejak dari sumbernya dengan memilah, menggunakan kembali, dan mengolah sampah.
Pembangunan TPS3R juga melibatkan masyarakat setempat dalam pelaksanaan pekerjaan. Dengan demikian, program tersebut tidak hanya menghasilkan fasilitas pengelolaan sampah, tetapi sekaligus membuka kesempatan kerja dan menggerakkan perekonomian di sekitar lokasi pembangunan.
Sampah yang telah dipilah nantinya dapat diolah menjadi produk yang memiliki nilai guna dan ekonomi. Sampah organik seperti ranting dan dedaunan dapat diolah menjadi kompos maupun bahan bakar berupa pelet atau briket.
Sementara sampah nonorganik, seperti plastik, dapat dicacah untuk dimanfaatkan sebagai bahan campuran aspal plastik.
Kementerian PU menilai pendekatan tersebut dapat mengurangi timbunan sampah sekaligus mencegah pencemaran lingkungan. Di sisi lain, pengolahan sampah juga berpotensi menciptakan sumber pendapatan baru bagi masyarakat.
Penguatan program padat karya bidang permukiman pada 2027 tidak hanya dilakukan melalui TPS3R. Kementerian PU juga meningkatkan dukungan terhadap sejumlah program berbasis masyarakat, seperti Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas), Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas), Sanitasi Lembaga Pendidikan Keagamaan (LPK), serta Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW).
Untuk Pamsimas, pemerintah mengalokasikan Rp681,31 miliar pada 2027 untuk 923 lokasi. Anggaran tersebut meningkat dari Rp558,11 miliar untuk 906 lokasi pada 2026.
Program Pamsimas diarahkan untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan air minum melalui pembangunan infrastruktur berbasis masyarakat.
Sementara itu, program Sanimas pada 2027 mendapat alokasi Rp595,46 miliar untuk 1.184 lokasi. Jumlah tersebut meningkat dari Rp420,03 miliar untuk 823 lokasi pada 2026.
Adapun Sanitasi LPK mendapat alokasi Rp214,22 miliar untuk 702 lokasi, meningkat dari Rp201,11 miliar untuk 653 lokasi pada 2026.
Program tersebut antara lain mendukung pembangunan berbagai sarana sanitasi masyarakat, mulai dari fasilitas mandi, cuci, kakus (MCK), tempat wudu, tempat cuci tangan, tempat cuci pakaian, hingga instalasi pengolahan air limbah domestik.
Selanjutnya, program PISEW pada 2027 mendapat alokasi Rp763,96 miliar untuk 1.043 lokasi. Anggaran ini meningkat dibandingkan 2026 yang sebesar Rp484,80 miliar untuk 808 lokasi.
Kementerian PU menyebut penguatan berbagai program tersebut sejalan dengan visi PU608 yang menempatkan pembangunan infrastruktur sebagai instrumen untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing, sekaligus mendukung sasaran nasional pertumbuhan ekonomi 8 persen.
Melalui program berbasis masyarakat tersebut, pembangunan infrastruktur diharapkan tidak hanya menjawab kebutuhan dasar dan persoalan lingkungan, tetapi juga menciptakan lapangan kerja serta memberikan manfaat ekonomi secara langsung kepada masyarakat.
