TVRINews – Jakarta
Badan Gizi Nasional mengalokasikan Rp232,5 triliun demi menyasar lebih dari 72 juta penerima manfaat secara bertahap.
Badan Gizi Nasional (BGN) resmi menetapkan porsi anggaran sebesar Rp232,5 triliun untuk menyokong pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) sepanjang tahun anggaran 2027.
Kepala BGN, Sudaryono, menjelaskan bahwa dana raksasa tersebut merupakan bagian dari total pagu anggaran instansinya yang mencapai Rp240,21 triliun. Dengan kata lain, porsi untuk program prioritas nasional ini mencakup sekitar 96,8 persen dari keseluruhan alokasi dana lembaga.
(Surat Keputusan Pagu Anggran Untuk BGN [Data: Paparan BGN bersama Komisi IX DPR RI], Kamis, 3 Agustus 2026])
Kebijakan tersebut diungkapkan Sudaryono dalam Rapat Dengar Perdana bersama Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia di Kompleks Parlemen, Jakarta.
Di hadapan para legislator, ia merinci bahwa gelontoran dana ini dirancang untuk menjangkau total 72.464.886 jiwa penerima manfaat di seluruh penjuru Tanah Air.
"Inisiatif ini merupakan salah satu pilar pembangunan prioritas nasional yang dieksekusi secara berkesinambungan dari 2025 hingga 2029. Tujuannya jelas, yakni mendongkrak mutu sumber daya manusia kita melalui optimalisasi asupan nutrisi bagi kelompok sasaran," ujar Sudaryono kepada awak media usai rapat dengar pendapat, Kamis 3 September 2026.
Berdasarkan data perencanaan BGN, sebaran penerima manfaat dibagi ke dalam dua klaster utama. Klaster pertama dan terbesar adalah anak sekolah dari berbagai jenjang pendidikan, yang mencakup 60.599.777 jiwa dengan alokasi dana sebesar Rp198,96 triliun.
(Hasil paparan BGN di RDP dengan Komisi IX [Dataa: Paparan BGN bersama Komisi IX DPR RI], Kamis 3 Agustus 2026)
Cakupan kelompok pelajar ini terbilang komprehensif, mulai dari tingkat PAUD, pendidikan dasar, menengah, hingga lembaga pendidikan keagamaan seperti pesantren dan sekolah luar biasa.
Sementara itu, klaster kedua menyasar kelompok ibu hamil, ibu menyusui, serta balita atau yang lazim disingkat kelompok 3B, dengan target 11.865.109 jiwa dan dukungan finansial senilai Rp33,53 triliun.
Kendati demikian, efisiensi anggaran sekitar Rp30 triliun dari proyeksi awal menunjukkan adanya penyesuaian ketat dalam tata kelola pengadaan porsi makanan demi menjaga akuntabilitas fiskal jangka panjang.
