TVRINews, Manokwari
Warga di kawasan transmigrasi Ransiki, Kabupaten Manokwari Selatan, Papua Barat, kini mendapat kemudahan dalam mengakses layanan administrasi kependudukan.
Tim Ekspedisi Patriot (TEP) Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya mengembangkan sistem digital yang memungkinkan warga mengawali proses pengurusan dokumen kependudukan melalui telepon seluler.
Inovasi tersebut ditujukan untuk mengatasi kendala jarak yang selama ini menjadi salah satu hambatan masyarakat ketika membutuhkan layanan seperti Kartu Keluarga maupun akta kelahiran.
Ketua TEP ITS Yogantara Setya Dharmawan mengatakan, sistem tersebut dirancang berdasarkan kondisi yang ditemui langsung di lapangan. Menurutnya, masyarakat seharusnya tidak perlu berkali-kali menempuh perjalanan jauh hanya untuk memulai proses administrasi.
“Kami mencoba menghadirkan sistem yang sederhana dan mudah diakses melalui telepon seluler, sehingga teknologi dapat membantu mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat,” ujar Yogantara dalam keterangannya, Kamis, 3 September 2026.
Pengembangan sistem digital ini merupakan bagian dari kegiatan TEP ITS di kawasan transmigrasi Ransiki melalui riset bertajuk Digitalisasi Kelembagaan Organisasi Non-Profit di Kawasan Transmigrasi Ransiki.
Sistem tersebut nantinya mendukung Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manokwari Selatan dalam mengidentifikasi kebutuhan dokumen masyarakat sebelum pelayanan dilakukan secara langsung di lapangan.
Warga dapat menyampaikan pengajuan lebih awal melalui sistem digital. Data tersebut kemudian dapat menjadi dasar bagi petugas untuk menyiapkan pelayanan ketika melakukan kunjungan ke kampung atau wilayah yang lokasinya jauh dari pusat pemerintahan.
Yogantara menegaskan, teknologi yang dikembangkan TEP ITS bukan untuk menggantikan peran petugas Disdukcapil. Sebaliknya, sistem tersebut diharapkan membuat pelayanan jemput bola menjadi lebih terarah.
“Digitalisasi ini bukan dimaksudkan untuk menggantikan petugas pelayanan. Sistem tersebut justru dirancang untuk memperkuat pola jemput bola,” katanya.
Dengan adanya data pengajuan dari masyarakat, pemerintah daerah dapat mengetahui kebutuhan layanan terlebih dahulu. Petugas pun dapat membawa pelayanan yang sesuai ketika turun langsung ke wilayah masyarakat.
Bagi warga kawasan transmigrasi, pola tersebut diharapkan memangkas proses awal pengurusan dokumen dan mengurangi kebutuhan perjalanan menuju pusat pelayanan.
Sementara bagi pemerintah daerah, pemanfaatan sistem digital dapat membantu penataan permohonan administrasi kependudukan sekaligus meningkatkan efektivitas pelayanan di wilayah yang memiliki kendala akses.
Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman Suryanagara menilai kehadiran TEP di kawasan transmigrasi harus memberikan dampak langsung bagi masyarakat. Perguruan tinggi, kata dia, tidak hanya berperan menghasilkan kajian, tetapi juga ikut memecahkan persoalan yang dihadapi warga.
“Kami ingin ilmu pengetahuan tidak hanya berhenti di kampus atau dalam laporan penelitian, tetapi hadir menjawab persoalan masyarakat,” kata Iftitah.
Iftitah menambahkan, transformasi kawasan transmigrasi tidak cukup hanya melalui pembangunan infrastruktur. Penguatan sumber daya manusia serta pemanfaatan teknologi juga menjadi bagian penting dalam meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.
Ia berharap kawasan transmigrasi ke depan dapat menjadi tempat bertemunya pemerintah, perguruan tinggi, dan masyarakat untuk menghasilkan berbagai inovasi yang sesuai dengan kebutuhan di lapangan.
“Prinsipnya sederhana: pelayanan pemerintah harus semakin dekat dengan rakyat, bukan rakyat yang terus dipaksa jauh-jauh mendekati pusat pelayanan,” tegas Iftitah.
