TVRINews, Jakarta
Ketua DPR RI Puan Maharani meminta Pertamina bersama kementerian terkait segera menambah pasokan bahan bakar minyak (BBM) di Bali menyusul kelangkaan yang membuat warga mengantre hingga berjam-jam di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).
Puan menegaskan penanganan kelangkaan tidak cukup hanya dengan mendatangkan tambahan pasokan, tetapi juga harus diikuti perbaikan distribusi agar BBM dapat segera diterima masyarakat di wilayah yang mengalami kekosongan.
“Kesulitan warga memperoleh BBM di sejumlah SPBU di Bali perlu segera diselesaikan melalui penguatan distribusi sampai titik pelayanan. Pemerintah dan Pertamina perlu memastikan adanya tambahan pasokan BBM di Bali,” kata Puan dalam keterangan tertulis yang diterima oleh tvrinews.com, Rabu, 14 Oktober 2026.
Kelangkaan BBM dilaporkan terjadi di sejumlah wilayah, mulai dari Denpasar, Badung, Klungkung, Buleleng, hingga Bangli. Kondisi tersebut memicu antrean kendaraan yang mengular hingga sekitar satu kilometer di sejumlah SPBU.
Bahkan, seorang warga perempuan di Badung dilaporkan pingsan setelah mengantre selama berjam-jam untuk mendapatkan BBM.
Pertamina sebelumnya menyebut kendala bongkar muat kapal tanker menjadi salah satu penyebab terganggunya pasokan. Perusahaan juga menyatakan akan menyiapkan tambahan pasokan untuk memenuhi kebutuhan BBM di Bali.
Puan meminta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bersama Pertamina memeriksa seluruh tahapan pemulihan pasokan, mulai dari kedatangan kapal, proses pembongkaran, ketersediaan stok di terminal, hingga pengiriman BBM kepada penyalur.
Menurutnya, langkah tersebut diperlukan untuk mengidentifikasi hambatan yang masih terjadi dan mempercepat normalisasi pelayanan di SPBU.
“Tambahan pasokan yang tiba juga perlu diikuti kepastian pengiriman ke SPBU, terutama wilayah yang masih mengalami kekosongan BBM dan terjadi antrean panjang,” tutur Puan.
Ia juga meminta Pertamina memetakan kebutuhan berdasarkan jenis BBM dan wilayah pelayanan. SPBU yang berulang kali mengalami kekosongan harus mendapat perhatian khusus agar pengiriman berikutnya dapat mencukupi kebutuhan hingga pasokan lanjutan tersedia.
“SPBU yang mengalami kekosongan berulang harus memperoleh perhatian khusus agar pengiriman berikutnya mampu menutup kebutuhan sampai pasokan lanjutan tersedia,” ucap Puan.
Puan menilai, proses pemulihan perlu memiliki indikator yang terukur. Evaluasi, kata dia, harus mencakup jumlah SPBU yang kembali beroperasi normal, durasi kekosongan stok, kecukupan pasokan di antara jadwal pengiriman, serta perkembangan waktu antrean kendaraan.
“Evaluasi perlu melihat jumlah SPBU yang kembali melayani, lamanya kekosongan, kecukupan pasokan antarjadwal pengiriman, dan perkembangan waktu antrean. Informasi tersebut menjadi dasar penyesuaian operasi setiap hari,” ujar Puan.
Selama proses pemulihan berlangsung, Puan meminta pemerintah memastikan kebutuhan BBM untuk pelayanan darurat dan aktivitas penting masyarakat tetap terpenuhi melalui mekanisme yang sesuai ketentuan.
Ia menyoroti kebutuhan fasilitas kesehatan, angkutan umum, serta distribusi kebutuhan pokok yang bergantung pada ketersediaan BBM. Menurutnya, koordinasi yang jelas diperlukan agar penanganan kelangkaan berjalan efektif.
“Pemerintah dan Pertamina perlu mengetahui lokasi yang masih terkendala, pihak yang menanganinya, dan kapan pelayanan diperkirakan membaik,” kata Puan.
Selain berdampak pada aktivitas harian masyarakat, kelangkaan BBM juga dikhawatirkan mengganggu perekonomian Bali yang ditopang sektor pariwisata dan industri kreatif.
Gangguan pasokan energi berpotensi memengaruhi mobilitas masyarakat, operasional usaha, hingga distribusi barang.
“Kelangkaan BBM yang tidak segera diatasi dapat berdampak terhadap perekonomian di Bali yang pada akhirnya akan memengaruhi ekonomi kerakyatan dan pembangunan ekonomi nasional,” ucap Puan.
Puan menambahkan DPR melalui komisi terkait akan mengawal evaluasi ketahanan pasokan BBM di Bali, termasuk kebutuhan cadangan operasional dan alternatif pengiriman apabila terjadi perubahan jadwal kapal.
Ia berharap, perbaikan sistem pasokan dan distribusi dapat mencegah gangguan serupa meluas serta memastikan masyarakat kembali memperoleh BBM dengan mudah.
“Perbaikan perlu memastikan gangguan pada satu tahapan dapat diantisipasi sebelum berdampak luas terhadap pelayanan,” ujar Puan.
