TVRINews, Jakarta
Anggota Komisi VIII DPR RI, Selly Andriany Gantina, mendesak pemerintah memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dengan mengutamakan keselamatan masyarakat serta perlindungan satwa liar. Menurutnya, upaya penanganan tidak boleh hanya berfokus pada pemadaman api, tetapi juga harus mencakup pencegahan dampak kesehatan dan penyelamatan ekosistem yang terancam.
Selly menilai karhutla menimbulkan dampak luas, mulai dari pencemaran udara akibat asap, terganggunya aktivitas masyarakat, hingga kerusakan habitat satwa liar. Kebakaran juga dapat menghilangkan sumber makanan dan tempat berlindung bagi berbagai jenis satwa.
“Yang terbakar bukan hanya pohon dan lahan. Ada habitat yang hilang, sumber pakan yang musnah, dan satwa liar yang kehilangan ruang hidupnya,” ujar Selly dalam keterangannya, Rabu, 14 Oktober 2026.
Legislator dari Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII tersebut menjelaskan, karhutla merupakan persoalan lingkungan yang berimbas langsung terhadap kehidupan manusia dan keberlangsungan ekosistem. Asap kebakaran berpotensi mengganggu kesehatan masyarakat, sedangkan kerusakan habitat dapat mendorong satwa liar keluar dari kawasan hutan menuju permukiman penduduk.
Karena itu, ia meminta pemerintah memperkuat pemetaan wilayah rawan kebakaran, melakukan penyelamatan terhadap satwa yang terdampak, serta menyiapkan langkah pemulihan habitat setelah api berhasil dipadamkan.
Keselamatan Warga Harus Menjadi Prioritas
Selain penanganan lingkungan, Selly menekankan pentingnya perlindungan kesehatan bagi masyarakat yang terpapar asap karhutla. Pemerintah diminta memastikan tersedianya layanan kesehatan, terutama bagi kelompok rentan, seperti anak-anak, lansia, dan warga yang memiliki gangguan pernapasan.
Ia juga menyoroti perlunya kesiapan evakuasi bagi masyarakat yang tinggal di wilayah dengan tingkat bahaya tinggi. Menurutnya, langkah perlindungan harus dilakukan secara cepat dan terukur untuk mengurangi risiko terhadap keselamatan warga.
“Warga yang terpapar asap membutuhkan layanan kesehatan, kelompok rentan membutuhkan perlindungan, dan masyarakat di kawasan berbahaya membutuhkan kepastian evakuasi. Itu kewajiban negara,” tegasnya.
Selly menilai penanganan karhutla harus dilaksanakan secara terpadu dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat di lapangan. Upaya pemadaman perlu berjalan beriringan dengan penyediaan bantuan medis, perlindungan warga, serta penanganan dampak lingkungan.
Minta Pemerintah Perkuat Dukungan ke Daerah
Selly juga meminta pemerintah pusat meningkatkan dukungan kepada pemerintah daerah sesuai dengan tingkat kebutuhan dan kondisi di lapangan. Ia menegaskan, penanganan karhutla tidak boleh terhambat hanya karena belum adanya penetapan status bencana nasional.
Menurutnya, langkah penanganan harus tetap berjalan berdasarkan tingkat ancaman, luas wilayah terdampak, serta kebutuhan personel dan peralatan yang tersedia. Ia turut mendorong evaluasi menyeluruh terhadap perkembangan titik api, luasan lahan yang terbakar, persebaran asap, dampak kesehatan, jumlah warga terdampak, hingga kerugian sosial dan ekonomi.
Hasil evaluasi tersebut, lanjutnya, harus menjadi dasar dalam menentukan kebutuhan tambahan, mulai dari personel pemadam, peralatan penanggulangan kebakaran, logistik, hingga layanan kesehatan bagi masyarakat.
Selly berharap koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dapat diperkuat agar penanganan karhutla berlangsung lebih efektif. Dengan demikian, upaya pengendalian kebakaran tidak hanya menekan perluasan api, tetapi juga mampu melindungi masyarakat, menyelamatkan satwa liar, dan mempercepat pemulihan lingkungan.
