TVRINews, Balikpapan
Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menegaskan inovasi daerah menjadi kunci utama dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di tengah tantangan global, nasional, dan lokal yang semakin kompleks. Penegasan ini disampaikan saat membuka Forum Okrestrasi Pembangunan Negeri Regional Kalimantan 2026 di Balikpapan, Selasa, 5 Mei 2026.
Bima Arya menyebut kepala daerah saat ini menghadapi dinamika yang jauh lebih kompleks dibanding periode sebelumnya, mulai dari dampak geopolitik global, perubahan kebijakan nasional, hingga tuntutan pelayanan publik di daerah.
“Saat ini sebagai orang yang pernah mengalami masa-masa yang tidak mudah memimpin daerah, saya sangat memahami suasana kebatinan betapa tidak mudahnya jadi Kepala Daerah, Bupati, Wali Kota atau Gubernur. Ada tiga tantangan sekaligus yang saat ini dihadapi oleh teman-teman Kepala Daerah yang mungkin agak berbeda dibanding generasi pertama Kepala Daerah langsung,” ujar Bima Arya.
Ia menjelaskan, tantangan tersebut mencakup dampak global terhadap inflasi dan stabilitas ekonomi daerah, perubahan kebijakan nasional yang menuntut adaptasi cepat, serta kewajiban kepala daerah dalam memenuhi janji politik dan pelayanan publik.
Bima Arya juga menekankan penerapan konsep statecraft dalam tata kelola pemerintahan. Kepala daerah, menurutnya, perlu memiliki tiga kemampuan utama: cerdas, terampil, dan dapat dipercaya.
“Cerdas saja tidak cukup kata Presiden kalau tidak terampil. Terampil itu secara teknis bisa cepat begitu, tapi terampil belum tentu handal. Handal itu trusted atau terpercaya. Kata Presiden ya harus handal, bisa dipercaya, kedua terampil, cepat, dan ketiga cerdas,” tegasnya.
Dalam upaya meningkatkan PAD, ia mencontohkan berbagai inovasi daerah seperti optimalisasi pengelolaan reklame, perbaikan sistem parkir, hingga kerja sama pemerintah dengan sektor swasta yang memberi nilai tambah pada pendapatan daerah.
Ia juga menyoroti pentingnya sinergi lintas sektor yang tidak hanya bertumpu pada kelembagaan formal, tetapi langsung menyentuh isu strategis yang berdampak pada masyarakat.
"Dan targetnya tentu dari forum ini nanti ada agenda-agenda yang akan diturunkan dalam aksi yang lebih konkret, karena kita ingin sinergi ini tidak hanya orientasinya pada kelembagaan formal, tetapi juga langsung pada isu-isu sektoral" jelasnya.
Gubernur Muhidin dalam kesempatan yang sama memaparkan inovasi penurunan kemiskinan di Kalimantan Selatan melalui program SITI HAWA LARI (Sistem Integrasi Ternak Itik di Lahan Rawa dan Lahan Kering).
"Di sini lah masyarakat kami mintakan kepada Bupati dan Walikota untuk paling utama menyiapkan memberikan bantuan kepada masyarakat untuk pembesaran dari pada itik tersebut. Ternyata cukup bagus untuk menambah pendapatan dari pada masyarakat yang ada di kalsel.” ungkapnya.
Bupati Masduki dari Sukamara menjelaskan langkah pengendalian inflasi melalui sidak pasar, Gerakan Pangan Murah bersama BULOG, operasi pasar LPG, subsidi BBM untuk nelayan, serta bantuan langsung tunai.
"Upaya pengendalian inflasi yang kami lakukan juga diperkuat melalui Gerakan Tanam Cepat Panen, Bantuan Petani dan Nelayan hingga penyaluran BLT hingga pasar murah bersubsidi," terangnya.
Sementara itu, Wali Kota Neni Moerniaeni dari Bontang menyoroti penurunan angka pengangguran melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, pelatihan keterampilan, program pemagangan, sertifikasi tenaga kerja, serta forum komunikasi industri dan lembaga pelatihan.
"Kami punya Perda yang menjelaskan pemberi kerja wajib memperkerjakan tenaga kerja asli orang Bontang paling sedikit 75 persen, ini salah satu yang mendongkrak (penurunan) angka pengangguran di Kota Bontang," pungkasnya.
