TVRINews, Jakarta
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyoroti secara tajam dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan oleh fenomena kenaikan muka air laut di Indonesia.
Dalam pandangannya, krisis lingkungan ini tidak boleh hanya dilihat sebagai hambatan teknis pembangunan fisik semata, melainkan sebuah ancaman nyata yang langsung memukul sendi-sendi kehidupan masyarakat, merusak jalur logistik, serta mengancam masa depan peradaban di kawasan pesisir.
Penekanan tersebut disampaikannya saat memberikan pidato kunci dalam Dialog Kebijakan Nasional yang diselenggarakan di Gedung Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta, Senin, 13 Juli 2026.
“Kenaikan muka air laut bukan hanya persoalan teknis infrastruktur. Ini harus kita sikapi sebagai persoalan kemanusiaan, bahkan persoalan peradaban. Yang kita lindungi bukan hanya garis pantai, melainkan masa depan masyarakat pesisir dan generasi yang akan datang,” ujar Menko AHY.
Ia memaparkan bahwa pembangunan infrastruktur bukanlah tujuan akhir, melainkan sebuah instrumen pendukung untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Oleh karena itu, keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari kuantitas fisik yang dibangun, melainkan dari ketahanan, keberlanjutan, serta manfaat nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Pertanyaannya ke depan bukan hanya seberapa banyak infrastruktur yang telah kita bangun, melainkan seberapa berkelanjutan infrastruktur tersebut dapat bertahan dan digunakan sebaik-baiknya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, baik secara ekonomi, sosial, maupun dalam aspek kehidupan lainnya,” tuturnya.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia memiliki tingkat kerentanan yang sangat tinggi terhadap dampak kenaikan muka air laut. Memiliki lebih dari 17.000 pulau, garis pantai sepanjang sekitar 108.000 kilometer, serta 37 dari 38 provinsi yang memiliki wilayah pesisir, dampak fenomena ini berpotensi mengganggu permukiman, infrastruktur dasar, kawasan industri, sentra pangan, layanan publik, ekosistem pesisir, pulau-pulau kecil, hingga kedaulatan negara.
Tantangan tersebut dinilai semakin kompleks karena Indonesia harus menghadapi dua ancaman sekaligus secara bersamaan, yakni kenaikan muka air laut akibat perubahan iklim global serta penurunan muka tanah. Di sejumlah kawasan pesisir, seperti Jakarta, Semarang, Kendal, dan Demak, penurunan muka tanah dipicu oleh pengambilan air tanah secara berlebihan serta meningkatnya beban pembangunan kota.
“Ketika muka air laut terus naik dan pada saat yang sama permukaan tanah terus menurun, ancamannya menjadi berlipat. Infrastruktur dapat rusak, jalan dan jalur logistik dapat terendam, sekolah serta fasilitas kesehatan bisa terganggu, dan sumber air bersih dapat terkontaminasi,” tutup Menko AHY.
