TVRINews, Jakarta
Menteri Sosial Saifullah Yusuf yang akrab disapa Gus Ipul menyatakan bahwa Kementerian Sosial tengah mematangkan proses pembersihan data terbaru dari Badan Pusat Statistik guna memastikan ketepatan sasaran penerima manfaat bantuan. Melalui langkah verifikasi dan validasi akhir tersebut, jajaran Kementerian Sosial memastikan bantuan sosial Program Keluarga Harapan serta Bantuan Pangan Non-Tunai sembako untuk periode Triwulan III Juli-September 2026 siap disalurkan secara bertahap mulai 20 Juli mendatang.
Proses penyaringan ini dirancang ketat demi mengakomodir pemutakhiran berkala dari daerah, sekaligus menyaring Keluarga Penerima Manfaat baru yang berhak atas bantuan negara.
Keterangan tersebut disampaikan dalam konferensi pers bersama Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono yang berlangsung di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta, pada Senin, 13 Juli 2026.
“Bansos triwulan ke-III sedang kita proses, kemarin kita sudah dapat data terbaru dari BPS, sekarang kita sedang cleansing, insya Allah dalam waktu dua-tiga hari ini sudah selesai, dan setidak-tidaknya tanggal 20 nanti sudah mulai disalurkan,” kata Gus Ipul.
Gus Ipul menjelaskan, berdasarkan pembaruan data yang diterima, terdapat Keluarga Penerima Manfaat atau KPM existing yang tetap menerima bansos, serta KPM yang dinilai sudah tidak layak lagi menerima bantuan. Selain itu, muncul pula sejumlah penerima baru yang seluruhnya ditentukan dari hasil proses pemutakhiran data yang telah dilaksanakan di lapangan.
Inilah kesempatan ini, Menteri Sosial mengapresiasi kinerja pemerintah daerah yang bersikap proaktif melakukan pemutakhiran data secara berkala. Hal ini berdampak positif pada tingkat akurasi penerima bantuan. Tiga provinsi tercatat paling aktif melakukan pembaruan data yakni Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, sementara Kota Bekasi menjadi wilayah tingkat kota dengan pemutakhiran data terbanyak.
“Ini artinya bahwa daerah telah begitu peduli terhadap proses pemutahhiran itu, karena kita harus akui data ini yang kita terima adalah data dari daerah, dan daerahlah yang paling tahu tentang kondisi objektif warganya,” ujarnya.
Mengenai alurnya, proses pemutakhiran data dimulai dari tingkat RT dan RW, lalu diteruskan ke operator data di tingkat desa atau kelurahan. Setelah melalui mekanisme musyawarah, data dilanjutkan ke Dinas Sosial setempat sebelum akhirnya ditetapkan oleh Bupati atau Wali Kota sebelum akhirnya diserahkan kepada pihak Kementerian Sosial.
Selanjutnya, Kementerian Sosial meneruskan data tersebut kepada Badan Pusat Statistik untuk diverifikasi serta divalidasi. Setiap tiga bulan sekali, data hasil pemutakhiran yang telah terverifikasi akan diserahkan kembali ke Kementerian Sosial sebagai dasar hukum proses penyaluran bansos.
“Intinya dengan pemutakhiran ini diharapkan yang namanya bansos ini diterima oleh mereka yang berhak,” imbuhnya.
Di samping pembenahan basis data, Gus Ipul menambahkan bahwa arah kebijakan penyaluran bansos ke depan akan terintegrasi langsung dengan program pemberdayaan ekonomi masyarakat. Langkah ini sejalan dengan perubahan paradigma baru yakni Bansos Sementara, Berdaya Selamanya.
“Nah setelah diterima oleh mereka yang berhak, akan ditindaklanjuti dengan program pemberdayaan. Ini yang baru dari Pak Presiden Prabowo, jadi tidak hanya diberi bansos, tapi kita kuatkan dengan pemberdayaan, sehingga keluarga-keluarga ini nanti terukur bisa naik kelas,” kata Gus Ipul.
Kementerian Sosial terus berkomitmen melakukan penguatan program pemberdayaan ekonomi. Pada tahun ini, target sasaran diarahkan kepada 150 ribu lebih KPM untuk didorong mengikuti program pemberdayaan terpadu.
“Kita harapkan mereka tahun berikutnya nanti sudah tidak menerima bansos lagi, tapi mengembangkan usaha yang hasilnya lebih besar daripada mereka yang menerima bansos,” jelasnya.
Gus Ipul mengungkapkan terdapat tiga pilar bentuk pemberdayaan yang disiapkan pemerintah, yang penyalurannya akan disesuaikan dengan hasil asesmen kebutuhan masing-masing KPM di lapangan. Tiga pilar tersebut meliputi peningkatan keterampilan, memperkuat akses, serta memperkuat aset usaha.
“Ya kita coba apanya dulu, mereka butuh peningkatan keterampilan atau mereka butuh tambahan aset, tempat untuk usaha misalnya, atau mungkin juga yang ketiga aksesnya dibuka, mungkin dikerjasamakan dengan banyak pihak,” pungkasnya.
